Ramai-ramai Tolak Opsi Perpu

Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.

5 Juli 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Warga setelah memberikan hak suaranya pada Pemilu di Distrik Libarek Wamena, Jayawijaya, Papua, 2019. ANTARA/Yusran Uccang

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Penambahan dan penataan dapil merupakan konsekuensi dari pengesahan UU IKN dan pemekaran Papua.
Hingga saat ini tak ada alasan kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Pemilu.
Revisi terbatas UU Pemilu cukup pada penambahan dapil di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan IKN.

JAKARTA – Pegiat pemilu dan pakar hukum sependapat untuk menolak usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Pemilihan Umum untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Mereka justru menyarankan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menempuh jalur revisi Undang-Undang Pemilu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pemilu-2024

uu-pemilu

kpu

dpr

perpu-pemilu

pemekaran-papua

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 13 April 2025