Respons Muhammadiyah Soal Konflik antara PKB dan PBNU

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera bertemu dan mencari solusi yang terbaik agar konflik keduanya tidak meluas serta mengganggu stabilitas politik saat ini.

“Saya sebagai orang luar tidak dalam posisi untuk mencampuri. Namun pendapat pribadi saya, situasi sekarang terus terang menjadi keprihatinan kita bersama karena dua organisasi ini sangatlah besar,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Imam Addaruqutni dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Dia berharap segera terdapat titik temu dan prosesnya bisa terlewati dengan baik di saat Indonesia sedang berada dalam masa transisi pemerintahan. Dia menilai konflik antara PKB dan PBNU sudah tergolong berlarut-larut. Jika tak segera dicari solusinya, dia khawatir konflik akan kian meruncing dan merugikan banyak pihak, khususnya bagi warga Nahdliyin.

Menurut Imam, dilihat dari sejarahnya, PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan PKB sebagai partai politik bentukan PBNU memiliki keterkaitan sangat erat. Karena itu, kata dia, PKB tidak bisa dipisahkan dari garis perjuangan NU karena memang dilahirkan dari para kiai yang bertekad memajukan dan menyejahterakan umat lewat jalur partai politik.

“Kesamaan prinsip dan perjuangan inilah yang seharusnya kami harapkan sebagai jalan untuk menyatukan,” ungkapnya.

Dia optimistis dengan sikap besar hati para tokoh NU maupun PKB, konflik tersebut bisa berhenti dan mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita ingin suasana yang adem ayem. Jangan lagi khususnya teman-teman PKB secara konfrontatif menyerang para kiai karena mereka panutan umat dan sosok-sosok yang patut dihormati," ucapnya.

Kiai Bisa Jadi Jembatan Mempertemukan Kedua Kubu

Adapun Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod Al-Barbasy berpendapat perlu ada dialog dari hati ke hati untuk mewujudkan titik temu antara PKB dan PBNU. 

Dia juga optimistis penyelesaian kemelut itu akan lebih tepat jika dilakukan tanpa harus melalui jalur hukum atau cara yang bersifat formalistik. Ma'mun menilai NU merupakan ormas unik karena memiliki banyak kiai yang sangat karismatik.

“Kiai bisa menjadi fasilitator atau jembatan untuk mempertemukan dua kubu yang berkonflik. Saya yakin mereka yang berseteru akan tunduk jika ditengahi para kiai yang dihormati," tutur Ma’mun.

Ma'mun menyebutkan PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang sudah lama berdiri sehingga sangat berpengalaman dengan berbagai dinamika yang muncul. Dia meyakini para pengurus PKB dan PBNU bisa berpikir dan bertindak secara dewasa menghadapi setiap polemik atau konflik.

Dia meyakini kemelut yang melanda PKB dan PBNU saat ini merupakan bentuk ujian dan bagian mengokohkan dua organisasi menjadi lebih tangguh. “Jika konflik dikelola dengan sangat baik maka akan menyimpan potensi yang besar,” ujar dia.

Konflik PKB dan PBNU

Konflik antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah salah seorang penggagas Pansus Haji.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menduga Pansus Haji dibentuk untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. “Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.

PBNU lalu membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik tersebut. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai.

Sedangkan Cak Imin melalui unggahannya di media sosial pada Sabtu, 3 Agustus 2024 mengatakan perolehan suara PKB pada Pemilu 2024 diakui oleh semua pihak. Dia mensyukuri hal itu karena kader-kader partainya tidak lagi bergantung pada siapa pun. Dia menilai justru ada upaya penggembosan PKB sejak sebelum pemilu.

Pilihan editor: Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab