Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Sandiaga Uno mengatakan partainya tidak menutup opsi bergabung dengan kubu koalisi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangi sejumlah hasil survei hitung cepat Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sandi menuturkan PPP adalah pendukung pemerintah dan sampai saat ini masih berada dalam pemerintahan. Namun, dia mengaku sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Pernyataan Sandi tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Demokrat. Dalam pemilu presiden atau Pilpres 2024, PDIP bergabung bersama PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Berikut ini tanggapan PDIP dan Partai Demokrat atas pernyataan Sandi bahwa PPP membuka opsi bergabung dengan Prabowo-Gibran:
1. PDIP
Politikus PDIP Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menanggapi pernyataan Sandiaga Uno tentang PPP yang tidak menutup opsi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md itu mengatakan mengembalikan itu kepada internal partai masing-masing.
"Terkait dukungan dari parpol lain, kami kembalikan ke parpol-parpol bersangkutan," kata Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.
Isu pengajuan hak angket yang pertama kali diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kini sedang digodok oleh PDIP. Partai-partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR disebut siap mendukung pengajuan hak angket itu. Mereka adalah NasDem, PKS, dan PKB.
Chico menyebutkan internal PDIP tetap solid menggulirkan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu. "Yang pasti PDI Perjuangan tetap solid di internal untuk gulirkan hak angket," ujar Chico.
Sehari sebelumnya, Chico mengatakan partai-partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud solid mendukung usulan pengajuan hak angket oleh DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024, termasuk PPP. "PDIP dan PPP maupun partai lain yang berada di koalisi solid dalam menghadapi ini," ujar Chico.
Chico menilai bila ada pernyataan lain dari partai bertanda gambar ka’bah itu tak mewakili suara partai secara keseluruhan. Dia menilai PPP mendukung hak angket DPR usulan Ganjar.
"Kalaupun memang ada komentar dari satu orang yang mengatakan terkait dengan keengganan untuk menggulirkan hak angket, itu tidak mewakili PPP," ujar Chico.
2. Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan wacana bergabungnya PPP ke koalisi Prabowo-Gibran akan terus dibicarakan.
Dia menuturkan sampai saat ini dia belum diajak bicara mengenai wacana PPP masuk koalisi. Namun, kata dia, Prabowo bakal mengajak para ketua umum partai pendukung yang sudah ada dalam koalisinya seperti Demokrat untuk mendiskusikan penguatan koalisi.
“Yang jelas terkait dengan penguatan koalisi itu memang terus kita bicarakan, pertama kita ingin ke depan pemerintahan juga sukses, ada support yang kuat dari parlemen,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Dalam keterangan yang sama AHY mengatakan pemerintahan selanjutnya ingin kebijakan hingga program yang sudah diangkat sebagai janji politik masa kampanye bisa dikawal dan disukseskan bersama.
DANIEL A. FAJRI | HAN REVANDA PUTRA