Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Respons PDIP, Gerindra, NasDem, Golkar Soal Jokowi Akui Kantongi Data Arah Parpol di Pemilu 2024 dari Intelijen

Sejumlah partai politik menanggapi pernyataan Jokowi ihwal data intelijen berisi arah atau tujuan parpol. Apa respons PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar?

19 September 2023 | 08.37 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Perbesar
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik atau parpol di Indonesia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal data intelijen. Sabtu, 16 September 2023 lalu, Kepala Negara mengaku mengantongi data lengkap dari badan intelijen. Data itu antara lain berisi arah atau tujuan Parpol di Tanah Air.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” ungkap Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas bagaimana tanggapan sejumlah partai politik terkait pernyataan Jokowi mengaku miliki data intelijen partai-partai ini?

1. PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menganggap wajar seorang presiden mengantongi data intelijen partai-partai. Hal ini disampaikan oleh politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Dia memaklumi Jokowi memiliki data arah parpol di Pemilu 2024. Menurutnya, sebagai seorang presiden, Jokowi tentu memiliki banyak instrumen kenegaraan.

“Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepapa pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan,” kata Masinton di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2023.

2. Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra juga menganggap wajar bila Jokowi memiliki data terkait arah partai politik. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum atau Waketum Gerindra Budi Djiwandono. Menurutnya, hal ini lantaran merupakan hak seorang pemimpin negara. Baik itu laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial ataupun laporan ihwal politik.

“Saya rasa hal yang biasa bahwa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apa pun itu baik itu laporan ekonomi laporan perkembangan sosial ataupun politik saya rasa itu biasa saja,” kata Budi kepada di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 17 September 2023.

3. PAN

Senada dengan PDIP dan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN juga menganggap wajar ihwal pengakuan Jokowi yang memiliki data-data rahasia partai politik di Indonesia. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menuturkan hal ini adalah perkara biasa dan lumrah. Badan Intelijen Nasional atau BIN misalnya, tugasnya memang melapor kepada presiden.

“Menurut saya apa yang disampaikan oleh presiden sesuatu hal yang biasa-biasa saja, sesuatu yang lumrah,” kata Guspardi pada Ahad, 17 September 2023.

4. Partai Golkar

Partai Golkar tak memprotes terkait pernyataan Jokowi yang mengantongi data arah partai politik di Indonesia. Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah sepaham jika berdasarkan data dan informasi parpol. Hal itu disampaikan Airlangga di sela acara pernikahan putra Hotman Paris Hutapea, Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.

“Ya semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham,” kata Airlangga.

5. Partai NasDem

Partai NasDem menyebut pernyataan Jokowi ihwal memiliki semua data partai politik dari intelijen, tidak etis. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023. Pihaknya juga menyebut Jokowi patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Bukan hanya tidak etis tapi juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | TIKA AYU

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus