Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan keputusan untuk reshuffle menteri merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Chico menanggapi isu pergantian kabinet menteri dari PDI Perjuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Chico mengatakan PDI Perjuangan tidak dalam kondisi menolak atau menerima isu tersebut. Hal itu, kata dia, lantaran sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo untuk mengutak-atik masa kerja kabinet yang hanya tersisa tiga bulan lagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kita tidak bisa melakukan apa-apa terkait pencopotan misalnya, kan engga bisa maksa tetap duduk di jabatan artinya ini memang sebagai sistem presidensial, mencopot, mengganti, atau menunjuk menteri itu adalah hak presiden” Ujar Chico Hakim saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Chico melanjutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu apakah isu reshuffle kabinet itu memang dilakukan atau tidak.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan tak mungkin PDI Perjuangan menarik diri dari kabinet. Adi menyebut, ketimbang menarik diri, PDIP lebih memilih menunggu langkah Jokowi apakah benar-benar akan mengganti menteri dari PDIP atau tidak.
Sebelumnya, Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan kans Presiden Joko Widodo mengocok ulang susuan kabinetnya terbuka. Meski begitu, Budi Arie mengatakan reshuffle menteri sepenuhnya hak presiden. "Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden," kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, pada Kamis, 13 Juni 2024.
Budi tak mengelak atau membenarkan ketika ditanya apakah menteri yang bakal di-reshuffle berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja menteri, termasuk yang berasal dari PDIP. PDIP diketahui kini berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dan banyak mengkritik kebijakan Jokowi.
"Makanya itu kan suara suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Budi mengatakan publik bisa melihat sendiri kinerja para menteri yang bersemangat dan tidak dalam menyukseskan program Jokowi. "Ya kan bisa diliat, mana yang masih semangat tempur 45," ujarnya.
Daniel A.Fajri
