Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Nusa

Ridwan Kamil Tak Ingin Ada Klaster Pendidikan di Jabar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemerintah sangat hati-hati membuka sekolah dan pesantren.

14 Juni 2020 | 06.00 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sore. (Foto: Rizal/Humas Jabar)
Perbesar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sore. (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

INFO JABAR – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar sangat berhati-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Dia tidak ingin Jabar seperti negara-negara lain di dunia di mana terdapat banyak kasus Covid-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus Covid-19) pendidikan pada saat lockdown dibuka,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, dikutip dari siaran pers Humas Jabar.

“Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,” lanjutnya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 12 Juni 2020.

Untuk itu, Emil meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang mengelola dunia pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas Covid-19 di kabupaten/kotanya masing-masing apabila ingin membuka aktivitasnya, dengan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.

“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,” kata Emil.

Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik.

"Kemudian pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain,” katanya.

Emil menekankan selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan Covid-19 Prvinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung intens. Menurut Emil, Jabar sedang berikan kemudahan dalam mengendalikan Covid-19 dibanding provinsi lain.

“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang faham, ilmuwan kesehatan, ilmuwan ekonomi. Kami sebagai gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,” ucap Ridwan Kamil.(*)

Prodik Digital

Prodik Digital

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus