Satgas: Rantai Dingin Vaksin Siap 97 Persen

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan pemerintah hampir rampung mempersiapkan rantai dingin atau fasilitas penyimpanan vaksin di semua daerah yang diprioritaskan.
Satgas mengklaim kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin telah mencapai 97 persen.
Pemerintah memiliki jaringan rantai dingin di 9.951 puskesmas di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan pemerintah hampir rampung mempersiapkan rantai dingin atau fasilitas penyimpanan vaksin di semua daerah yang diprioritaskan. Satgas mengklaim kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin telah mencapai 97 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyatakan fasilitas rantai dingin merupakan lemari es sebagai tempat menyimpan vaksin. Selain itu, terdapat termos atau carrier vaksin yang digunakan untuk membawa vaksin ke tempat pelayanan imunisasi. "Secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain sudah berjalan dengan baik," ucap Wiku di Jakarta, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah telah menyiapkan peta jalan rencana distribusi vaksinasi di daerah-daerah prioritas. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menyatakan proses vaksinasi akan dilakukan mulai akhir tahun ini atau pada awal 2021. Saat ini pemerintah memiliki beberapa kandidat jenis vaksin, antara lain Sinovac dan AstraZeneca. Semua jenis vaksin tersebut sedang melewati masa uji coba fase 3.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini 78,8 persen puskesmas di Indonesia telah memiliki fasilitas penyimpanan vaksin sesuai dengan standar. Pada 2018, mereka juga telah memiliki jaringan rantai dingin di 9.951 puskesmas di Indonesia. Tempat penyimpanan tersebut dapat menjaga vaksin dengan suhu 2-8 derajat Celsius atau bahkan suhu minus.

Wiku menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan sumber daya manusia yang bakal dikerahkan untuk melakukan vaksinasi massal di daerah. Nantinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan masing-masing daerah. "Jumlah SD yang dibutuhkan dalam vaksinasi akan menyesuaikan dengan peserta vaksinasi dan menyesuaikan dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan," ucapnya.

Saat ini pemerintah juga sedang memfinalkan daerah-daerah prioritas yang bakal mendapat jatah vaksin. Pemilihan daerah menggunakan dasar pertimbangan jumlah kasus positif dalam suatu wilayah, jumlah penduduk, luas, dan faktor-faktor lain. Salah satu daerah yang digadang-gadang bakal mendapat vaksinasi adalah Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, menyatakan provinsinya nantinya akan mendapat jatah 21,252 juta dosis vaksin dari pemerintah pusat. Nantinya vaksin tersebut bakal didistribusikan dan disuntikkan secara bertahap kepada masyarakat. "Sasarannya warga berusia 18 sampai 59 tahun," ujar Yulianto.

Pemerintah Jawa Tengah juga menyiapkan 2.708 tenaga kesehatan dan menggelar pelatihan vaksinasi di 1.228 fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar proses vaksinasi nantinya berjalan lancar. Meskipun demikian, sampai saat ini Yuli belum mengetahui kapan vaksinasi akan dilakukan di Jawa Tengah.

Yulianto juga telah mempersiapkan skema pendistribusian vaksin menggunakan fasilitas pendingin dengan suhu minus 20-40 derajat Celsius. Saat ini pemerintah provinsi masih melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat perihal jenis vaksin yang bakal didistribusikan di Jawa Tengah. Dari beberapa kandidat yang disiapkan, Yuli belum mengetahui secara rinci.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan uji klinis terhadap kandidat vaksin Sinovac berjalan cukup menggembirakan. “Hasil uji satu bulan menunjukkan data yang baik untuk keamanan dan efikasi (khasiat),” katanya di Bandung, kemarin.

Penny menerima laporan secara langsung dari Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac, Kusnandi Rusmil, ihwal perkembangan mutu dan keamanan vaksin. Menurut Penny, hasil uji klinis dilaporkan tim secara bertahap, dimulai dari vaksinasi selama sebulan, berikutnya tiga bulan. Data yang ada saat ini akan dibandingkan dengan analisis data hasil vaksinasi selama tiga bulan ke depan. “Laporannya pada Desember nanti,” kata dia. BPOM memerlukan data hasil uji klinis itu untuk dievaluasi juga oleh Komisi Nasional Penilai Obat. Tujuannya untuk menilai kelayakan vaksin dan perizinan penggunaan atau izin edar.

Direktur Operasi PT Bio Farma, Rahman Roestan, mengatakan pihaknya mempersiapkan kapasitas produksi dan uji klinis dengan pendampingan BPOM yang intens memonitor. Sedangkan uji klinis masih mengumpulkan data dari efikasi yang akan segera dirangkum untuk dilaporkan ke BPOM guna ditinjau dan mendapat persetujuan pemakaian vaksin. Meskipun jadwalnya ketat, Bio Farma, menurut dia, masih sesuai dengan jalur. “Diharapkan on time untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

AVIT HIDAYAT | ANWAR SISWADI | JAMAL A. NASHR | ANTARA