Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang menyajikan kontestasi kandidat presiden dan wakilnya serta pemilihan para anggota dewan telah digelar sebulan lalu. Banyak fenomena politik yang terjadi sebelum dan sesudah hari pencoblosan yang digelar pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Mulai dari sivitas akademika ramai-ramai ‘jewer’ Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dinilai mengobrak-abrik tatanan demokrasi. Lalu soal pengajuan hak angket usut kecurangan Pemilu 2024 dan rencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga menggelembungnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jokowi dikritik para sivitas akademika
Menjelang Pemilu 2024, Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Kritik itu pertama kali datang antara lain dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).
Kritik dari UGM disampaikan pada Rabu, 31 Januari. Mereka membuat Petisi Bulaksumur. Jokowi dinilai menyimpang dari jalur demokrasi. Kritik UII dilakukan pada Kamis, 1 Februari. Mereka menyebut kenegarawanan Jokowi pudar. Esoknya, Jumat, 2 Februari gantian UI. Para akademisi prihatin hancurnya tatanan hukum jelang Pemilu.
Kritik tersebut menular. Sejumlah perguruan tinggi membeo. Antara lain dari Universitas Andalas (Unand) juga pada Jumat, 2 Februari. Sivitas akademika menilai ada banyak peristiwa politik tidak wajar jelang Pemilu. Setelah Unand, kritikan datang dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Sabtu, 3 Februari.
Pada Senin 5 Februari, giliran sivitas akademika Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka mengingatkan Jokowi agar tak lena denda jabatan. Di hari yang sama, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) juga ikutan menjewer Kepala Negara. Mereka menuding Jokowi melakukan pelurusan fondasi kebangsaan.
Juga pada 5 Februari, kritikan kepada Jokowi datang dari sivitas akademika Universitas Riau atau Unri. Perkembangan kehidupan bangsa dan negara disebut telah melenceng dari nilai moral dan etika berbangsa gara-gara Jokowi. Universitas Airlangga (Unair) tak ketinggalan. Pada Jumat siang itu, mereka menyatakan turut peduli terhadap demokrasi.
Selanjutnya: Pengajuan hak angket DPR usut kecurangan Pemilu 2024
Hasil hitung cepat Pilpres 2024 menyatakan Prabowo-Gibran unggul. Kubu Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai adanya kecurangan. Ganjar pun mengusulkan partai pengusung untuk menggunakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Bekas Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan usulannya itu saat rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2024..Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR.
“Tapi kalau ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.
Usul pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan Ganjar disetujui capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Menurut Anies, hak angket akan membuka peluang dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut hingga DPR. Timnas Anies-Muhaimin Iskandar pun siap terlibat bersama untuk memberikan data-data penunjang
“Ketika kita mendengar akan melakukan (hak angket) kami melihat itu ada inisiatif yang baik,” kata Anies, pada 20 Februari 2024.
Pada Jumat, 8 Maret 2024, Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, mengatakan bahwa rencana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dipersiapkan dengan serius. Dia mengatakan naskah akademik untuk hak angket sudah jadi. Naskah akademik hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini disusun oleh tim ahli PDIP setebal 100 halaman.
“Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu,” ujar Mahfud.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai pengusung Anies-Muhaimin, Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan naskah akademik hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. “PKB menyiapkan (naskah akademik) meski tidak setebal PDIP,” ujar Luluk ketika dihubungi Tempo, Selasa, 12 Maret 2024.
Terbaru soal hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2023, tiga partai koalisi perubahan, yakni PKB, PKS, dan NasDem sepakat akan jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket tak kunjung mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim setelah bertemu dengan perwakilan dua partai Koalisi Perubahan lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024.
Awalnya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan berencana menunggu PDIP untuk memulai pengguliran hak angket di DPR. Namun, para sekretaris jenderal Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan alternatif lain karena partai berlambang banteng tersebut belum kunjung merealisasikannya.
“Sekarang ini juga sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa (hak angket) lambat? Tadi kami terpikir satu alternatif yang nanti kami akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kami tidak mulai saja?” kata Hermawi.
Selanjutnya: Ledakan suara PSI
Perolehan suara PSI mengalami peningkatan yang signifikan per Maret 2024. Suara partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu menembus angka 3,13 persen. PSI membutuhkan 0,87 persen lagi menjadi 4 persen untuk bisa menempatkan wakil di parlemen. Lonjakan suara PSI itu berselang waktu 24 jam pada 1 Maret hingga 2 Maret 2024.
Data Sirekap pukul 13.00 WIB, pada 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 berselang 24 jam..Suara PSI yang mulanya sebanyak 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB bertambah menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis memandang lonjakan suara PSI dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak masuk akal. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang tergabung dalam koalisi, menyatakan kiat diduga telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Julius mencurigai, Pemilu 2024 telah dibajak oleh Jokowi.
“Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” katanya, Jumat, 2 Maret 2024.
Di sisi lain, Grace Natalie selaku Ketua Dewan Pembina PSI mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara untuk PSI. Bagi Grace, penambahan maupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar, kata dia, adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut.
“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie, Sabtu 2 Maret 2024, dikutip Antara.
Mantan anggota Komisi VI DPR, Roy Suryo, mengomentari lonjakan suara PSI. Pihaknya juga menilai terdapat keanehan saat Sirekap KPU menunjukkan suara PSI bertambah 98.869 dalam selang 24 jam. Roy mengatakan ledakan suara partai pimpinan Kaesang Pengarep itu merupakan sebuah anomali. Pihaknya pun menyatakan sangat wajar jika banyak pihak kemudian menjadi curiga.
“Apa yang dilaporkan di Pemilu 2024 sekarang bahwa terjadi perpindahan suara partai tertentu memang sangat dimungkinkan adanya,” kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Maret 2024.
Perpindahan suara tersebut, kata Roy, bisa saja bersumber dari suara tidak sah yang kemudian diberikan kepada PSI. Dia memberi contoh kasus yang terjadi di beberapa TPS, di antaranya di daerah Cibeber, Banten dan Bendoharjo, Jawa Tengah. Roy menyampaikan, data Sirekap menunjukkan PSI dapat 69 suara di TPS 004 Bulakan Cibeber, Banten, sedangkan suara tidak sah hanya 1. Namun, dalam foto C-Hasil yang juga ada di Sirekap, yang tercatat justru sebaliknya.
“Jika dilihat dari foto C-Hasil yang diunggah, kondisi berbeda terlihat. Dalam foto C-Hasil, suara PSI faktanya tertulis 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69,” ucap Roy.
Selanjutnya: Rencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK
Kubu Anies-Muhaimin (Amin) dan kubu Ganjar-Mahfud tak legowo soal peluang Prabowo-Gibran jadi pemenang Pilpres 2024. Mereka telah bersiap mengajukan gugatan ke MK setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional. Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Paslon nomor urut 02 unggul telak lebih dari 50 persen. Hitung nyata sementara KPU juga menunjukkan hasil serupa.
Adapun TPN Ganjar-Mahfud telah secara resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Tim hukum ini diberi nama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud. Tim ini terdiri dari advokat senior seperti Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.
Kubu Ganjar-Mahfud berencana untuk mengajukan gugatan ke MK tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024. Hasil Pilpres diumumkan paling lama 20 Maret 2024. Mahfud Md menjelaskan bahwa tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk sidang sengketa Pilpres 2024. Gugatan akan dilayangkan paling tidak pada 23 Maret 2024.
“Gugatan ke MK itu baru bisa berjalan pada 24 Maret 2024, kalau jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret, kan berarti 3 hari setelah itu,” kata Mahfud saat jogging di Gelora Bung Karno (GBK), pada Jumat, 1 Maret 2024.
Terbaru, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud.
“Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM (kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif),” kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024.
Di sisi lain, Kubu Anies-Muhaimin juga melakukan persiapan serupa, Co-Kapten Timnas Anies-Muhaimin Sudirman Said mengatakan pihaknya sudah siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau hasil pilpres 2024 ke MK. Bukti-bukti beserta naskah tuntutan ke MK sudah siap.
“Secara teknis kami siap,” kata Sudirman usai diskusi Gerakan Bersama Indonesia di Kohai Izakaya, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Maret 2024.
Sudirman mengatakan, gugatan ke MK merupakan upaya Timnaa Amin menempuh jalur hukum. Sedangkan, partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 01, Anies – Muhaimin akan menempuh jalan politik melalui hak angket.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | SULTAN ABDURRAHMAN I NI MADE SUKMASARI I PRIBADI WICAKSONO I DEFARA DANYA PARAMITHA I AMELIA RAHIMA SARI I M. RAFI AZAHARI
Pilihan Editor: Skenario Jokowi Mengatur Pemilu 2024
Foto 
