Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat pertama para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Pilkada Jatim berlangsung pada Jumat malam, 18 Oktober 2024, di Graha Unesa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah menetapkan tujuh panelis dari kalangan akademisi untuk mengajukan pertanyaan dalam debat ini. Menurut Komisioner KPU Jatim, Nur Salam, para panelis akan menyusun pertanyaan sesuai dengan tema debat perdana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tema yang diangkat dalam debat Pilkada Jatim 2024 adalah transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tema ini terbagi dalam tujuh subtema, yaitu daya saing dan nilai tambah ekonomi; pendidikan; kesehatan; demografi, kemiskinan, dan kesenjangan; masyarakat digital; ketahanan sosial; serta penguatan budaya dan identitas lokal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tiga pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Jatim 2024 adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Berikut adalah beberapa catatan dari debat tersebut
1. Luluk dan Risma kompak serang Khofifah soal Madura
Dalam Debat Pilgub Jatim 2024 yang berlangsung pada Jumat, 18 Oktober 2024, dua calon gubernur, Luluk Nur Hamidah dan Tri Rismaharini, secara kompak mengkritik Khofifah Indar Parawansa terkait kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Madura.
Luluk memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Khofifah pada segmen keenam, mempertanyakan mengapa masyarakat Madura tampak terpinggirkan dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Selain itu Luluk juga menyampaikan bahwa Khofifah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.
“Jembatan Suramadu hanya sebatas menjadi jembatan rakyat, bukan jembatan ekonomi,” kata Luluk. Dia menyoroti pula, banyak sumber daya Madura seperti garam dan jagung seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hilirisasi, tetapi justru diimpor oleh Jawa Timur. “Tahunan kita triliunan impor garam. Sementara garam ada di depan mata kita. Itu harusnya cara kita menolong Madura,” ungkap Luluk.
Tri Rismaharini kemudian menambahkan bahwa Madura masih sering mengalami kekurangan air dan sependapat dengan kritik Luluk tentang impor garam. “Tadi sudah benar disampaikan Bu Luluk, kenapa tak diubah menjadi garam industri? Di Madura juga ada tembakau. Masalah ketiga adalah banyak pekerja imigran yang ilegal di Madura,” ujar Risma.
2. Khofifah bantah masyarakat Madura termarjinalkan
Menanggapi kritik dari dua lawannya, Khofifah menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya di periode 2021-2024, banyak infrastruktur telah dibangun untuk masyarakat Madura. Salah satu contohnya adalah pelabuhan jangkar di Situbondo yang menghubungkan beberapa daerah di Madura dan sekitarnya.
“Pelabuhan itu melayani kepulauan Madura seperti Gili Iyang dan Masalembu. Itu inisiasi kami untuk mempermudah akses,” ujar Khofifah.
3. Luluk banyak menyoroti masalah kemiskinan dan pengangguran
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, menyoroti sejumlah masalah krusial seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan tingginya angka putus sekolah.
"Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur saat ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 1 juta orang yang masih menganggur," ujar Luluk.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki legalitas formal. Dari total 9,6 juta UMKM di Jawa Timur, hanya sekitar 1,5 juta yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Hal ini menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," kata dia.
Lebih lanjut, Luluk juga mengkritisi bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang seharusnya siap kerja, justru menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. "Anak-anak lulusan SMK, yang seharusnya siap kerja, ternyata justru menjadi penyumbang terbesar pengangguran terbuka di Jawa Timur," tegasnya.
4. Mulai dari pertanyaan hingga format dan desain debat ditentukan oleh 7 panelis
KPU Jatim telah menunjuk tujuh panelis untuk debat tersebut. Komisioner KPU Jatim, Nur Salam, menyampaikan bahwa para panelis berasal dari kalangan akademisi dan akan menyusun pertanyaan berdasarkan tema debat pertama.
“Saat ini mereka sedang dikarantina untuk menyusun pertanyaan. Panelis juga akan menyusun format dan desain debatnya,” kata Nur Salam kepada media di Surabaya, Kamis, 17 Oktober 2024.
SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I HANAA SEPTIANA I ANTARA