Postur Gemuk KPK Berisiko Tumpang-Tindih Kewenangan

Sejumlah jabatan baru dianggap bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

6 Januari 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua KPK Firli Bahuri, memimpin upacara pelantikan 12 orang pejabat struktural KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 22 September 2020. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pegiat antikorupsi mengkritik penambahan jabatan baru dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi.
ICW mencatat ada 18 jabatan baru yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang KPK.
Jabatan baru itu antara lain Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, staf khusus pimpinan KPK, dan Inspektorat.

JAKARTA – Pegiat antikorupsi mengkritik penambahan jabatan baru dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 18 jabatan baru yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang KPK. Jabatan itu antara lain Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, staf khusus pimpinan KPK, serta Inspektorat.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

icw

kpk

Indra Wijaya

Bekarier di Tempo sejak 2011. Alumni Universitas Sebelas Maret, Surakarta, ini menulis isu politik, pertahan dan keamanan, olahraga hingga gaya hidup.

Edisi 20 April 2025