Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFOJABAR-Sekitar 7 juta kepala keluarga (KK) di Jawa Barat menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemenso). Hal itu di sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jabar Dodo Suhendar, Jumat 9 Juli 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dodo menjelaskan, Jumlah tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Adapun penerima bansos Kemensos, menurut dia, berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.
Dodo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos. Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.
"Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan KPM BST Kemensos Tahun 2021," ujar Dodo berdasarkan rilis resmi tim Humas.
Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Kemensos, PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu per KPM setiap bulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp 300 ribu per KPM setiap bulan.
Dodo mengatakan, saat ini, pihaknya sedang menganalisa sekaligus mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar. Selain itu, Dinsos Jabar pun sedang mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang akan diberikan. "Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemprov Jabar di masa PPKM Darurat ini," katanya. (*)
Foto 
