Upaya Anyar Penyelamatan Kapten Philip

Namun kelompok penyandera secara sepihak membatalkan rencana negosiasi lantaran tersinggung oleh pernyataan pejabat Polri tentang permintaan uang tebusan Rp 5 miliar untuk kebebasan Philip. TPNPB menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan itu.

Pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mehrtens bersama anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, 6 Maret 2023. REUTERS via Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

Baca: Tersulut Pernyataan Uang Tebusan

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Komisaris Besar Faizal Ramadhani, mengatakan pasukannya terus mencari dengan melacak lokasi penyanderaan Kapten Philip. Pada April lalu, pasukan gabungan TNI-Polri sempat memperluas pencarian ke empat kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Kabupaten Puncak Ilaga. Kini, pencarian difokuskan ke sejumlah titik di Kabupaten Nduga. "Kami melihat pergerakan ke arah sana. Ini berdasarkan laporan intelijen kami," ujar Faizal kepada Tempo, kemarin.

Faizal mengatakan pasukan Cartenz tidak berdiam diri, mereka mengepung lokasi yang diduga tempat disembunyikannya Philip. Penyelamatan dilakukan dengan menelusuri sejumlah titik lokasi sambil mencari informasi dari masyarakat. "Pasukan mengawasi jalur logistik di beberapa titik di Kabupaten Nduga. Harapannya agar kami bisa memutus jalur pasokan logistik mereka," kata Faizal.

Faizal juga mengatakan pasukan saat ini menyiapkan strategi baru setelah kelompok penyandera membatalkan bernegosiasi. Namun dia enggan mengungkapkannya. Dia menambahkan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat terus membantu bernegosiasi dengan kelompok penyandera.

Baca: Jangan Bebal Menuntaskan Konflik Papua

Dihubungi secara terpisah, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, memastikan kondisi Kapten Philip saat ini aman dan sehat. Kelompok penyandera tidak akan melepaskan pilot Susi Air itu sebelum permintaan mereka tercapai. "Kami ingin kemerdekaan Papua," ucap Sebby.

Kelompok TPNPB juga mendesak pemerintah Indonesia melibatkan Selandia Baru atau kalangan internasional sebagai pihak ketiga dalam membahas kemerdekaan Papua. Kelompok bersenjata itu juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik Papua.

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, menyerahkan proses penyelamatan Kapten Philip kepada pemerintah. Dia meminta supaya nyawa Philip tetap aman saat proses operasi penyelamatan. "Kami hanya minta itu," ujar Donal. 

Personel TNI/Polri berada di dekat helikopter yang mendarat di Distrik Kenyam, Kabupaten Ndunga, Papua Pegunungan, 8 Februari 2023. ANTARA/HO/Humas Pendam Cenderawasih

Situasi Kembali Memanas 

Pasca-pembatalan upaya negosiasi, kontak tembak kembali terjadi di Papua. Sebby menyatakan kelompok TPNPB-OPM telah melakukan penyerangan di kawasan Intan Jaya pada 6 Juli 2023 dan Nabire pada 11 Juli 2023.

Dalam penyerangan tersebut, kelompok TPNPB mengklaim telah menewaskan dua anggota aparat keamanan di Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, seorang tukang ojek yang mereka duga sebagai intel yang bertugas di Nabire ikut tewas. "Kami akan terus melakukan penembakan hingga kemerdekaan tercapai," ujar Sebby dalam keterangannya pada Rabu, 13 Juli lalu.

Kepala Kepolisian Resor Intan Jaya, Ajun Komisaris Besar Afrizal Asri, membantah pernyataan Sebby. Dia menegaskan, tidak ada aparat yang tewas dalam kontak tembak itu. "Hanya satu personel Para Raider 330/TD yang terluka di bagian pinggang kanan saat terjadi serangan oleh kelompok TPNBP,” ujarnya. “Personel yang terluka langsung dievakuasi ke Timika untuk pengobatan."

Menurut Afrizal, kontak tembak terjadi antara TPNBP-OPM pimpinan Aibon Kogoya dan personel Para Raider 330/TD di pos pengamanan di Titigi, Sugapa Intan Jaya. "Situasi Intan Jaya kini aman dan terkendali," ujar Afrizal.

Julius juga membantah tudingan bahwa tukang ojek yang tewas di Nabire merupakan intel. Menurut dia, tukang ojek itu hanya warga sipil. "Mereka, kelompok TPNPB, sengaja menyebarkan hoaks," ujar Julius.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mendorong adanya upaya negosiasi damai di antara kedua pihak yang berkonflik. Dia menegaskan, konflik bersenjata tidak akan bisa menyelesaikan masalah di Papua. Frits mengatakan sudah diminta kelompok TPNPB untuk menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik Papua. Dia menyetujui permintaan tersebut. "Kami pastikan kami bersikap netral dalam penyelesaian konflik ini," ujar Frits kepada Tempo, kemarin.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan dialog perdamaian menjadi solusi dalam penyelesaian konflik Papua. Pemerintah Indonesia harus duduk bersama dengan kelompok penyandera agar jumlah korban sipil tidak bertambah akibat konflik bersenjata. Usman mengatakan dalam upaya ini perlu adanya sikap keterbukaan dari pemerintah. "Konflik bersenjata di Papua memasuki situasi mengkhawatirkan. Warga sipil menjadi pihak yang paling terkena dampak. Korban tewas di kalangan pasukan bersenjata juga tidak sedikit. Dialog perdamaian mendesak dilakukan," ujar Usman.

Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan pemerintah memang mendorong langkah negosiasi damai untuk penyelesaian konflik ini. Namun dia tidak memerinci langkah negosiasi yang akan dilakukan. "Negosiasi terus dilakukan pemerintah daerah," ujar Theo. Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan segala upaya digunakan untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. 

HENDRIK YAPUTRA