Upaya PPP Mencari Suara Hilang

“Kalau kami menghitung dan mengakumulasikan semua, seperti yang dikatakan teman-teman internal, suara PPP sudah melebihi ambang batas parlemen 4 persen,” ujarnya. 

Menurut Irfan, seharusnya akumulasi suara PPP bertambah ketika proses rekapitulasi berada di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota ataupun provinsi. Tapi mereka mendapati jumlah suara partainya justru berkurang. 

Namun, kata Irfan, partainya belum dapat memastikan apakah suara partainya diambil secara sistematis dan masif. “Apakah ini disengaja dilakukan kecurangan ke PPP atau tidak, itulah yang kami mau buktikan di Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. 

Ia menjelaskan, internal partainya sudah mencocokkan suara hilang itu dengan formulir model C-hasil—hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut, total suara PPP sesuai dengan formulir C-hasil yang dikumpulkan sesungguhnya melebihi ambang batas parlemen dari suara sah nasional. Atau, suara PPP yang hilang berada di kisaran 250 ribu.

Saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, 20 Maret 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

PPP mendaftarkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Sabtu lalu. Sesuai dengan situs web MK, PPP mendaftarkan 23 permohonan perkara PHPU yang tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya Aceh, Papua Tengah, Jawa Timur, Maluku, Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Pegunungan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Jambi, Gorontalo, dan DKI Jakarta. 

Pendaftaran ini dilakukan dua hari setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu 2024. Sesuai dengan penetapan KPU tersebut, PPP memperoleh suara nasional sebanyak 5.879.777 atau setara dengan 3,87 persen. Partai ini membutuhkan tambahan sekitar 250 ribu suara agar memenuhi ambang batas parlemen.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan data internal partainya menunjukkan bahwa perolehan suara PPP melewati ambang batas parlemen. Ia menyebutkan suara PPP yang raib di setiap dapil tidak terlalu banyak. Tapi ketika angkanya ditotal akan mencapai 250 ribu suara. Jumlah itu, kata dia, sudah cukup untuk mengantarkan partainya lolos ke parlemen. 

Menurut Awiek—begitu Achmad Baidowi disapa—suara PPP paling banyak hilang di dapil Papua Pegunungan. Di dapil ini, perolehan suara PPP hanya 200 lebih. Padahal, sesuai dengan formulir C1-hasil yang dipegang calon legislator PPP di sana, partainya meraih 5.000 suara. 

"Tadi ada calegnya sendiri yang datang. Dia membawa C1, yang totalnya lebih dari 5.000 suara,” katanya.

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP di Sleman, DI Yogyakarta, 26 April 2023. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan sulit bagi PPP mendapatkan ratusan ribu suara hilang melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Usep, PPP paling tidak harus mengumpulkan sekitar 250 ribu suara untuk memenuhi ambang batas parlemen. 

Usep mengungkapkan, mencari suara partai politik yang hilang akan lebih sulit dibanding suara antarcaleg. Sebab, suara antarcaleg dalam satu partai akan lebih mudah dimanipulasi dan sulit diawasi. Hal itu berbanding terbalik dengan penghitungan suara partai. 

“Tapi kalau partai itu kemungkinannya kecil lolos dari pengawasan,” kata Usep.

Menurut Usep, strategi PPP untuk merebut kembali suaranya yang raib melalui PHPU bisa saja membuahkan hasil. Tapi PPP harus bisa membuktikan adanya kecurangan atau pergeseran suara yang masif di 18 provinsi tersebut. 

Ia mengatakan Pemilu 2024 ini menjadi pengalaman pahit bagi PPP. Sebab, mereka gagal melenggang ke Senayan untuk pertama kalinya. 

Usep membeberkan sejumlah faktor penyebab PPP gagal ke Senayan. Salah satunya karena ambang batas parlemen yang dinaikkan menjadi 4 persen. Di samping itu, PPP ditengarai gagal mentransformasi diri setelah reformasi 1998. Sebagai partai lama, PPP hanya mengambil suara di kalangan pemilih tua dan gagal mengambil suara pemilih muda. 

Usep mengatakan PPP gagal mengambil pemilih muda ketika struktur demografi penduduk sudah berubah. Padahal saat ini hampir 60 persen pemilih adalah pemilih muda. Di sisi lain, PPP gagal menarik basis suara pemilih berdasarkan ideologi Islam karena ceruknya terlalu umum.

“Sementara ada partai-partai yang punya ceruk dan menggerogoti PPP itu secara ideologi lebih dekat,” ujarnya.  

Usep mencontohkan tiga partai Islam, yaitu PKB, PAN, dan PKS, yang masing-masing memiliki basis massa berbeda. Sedangkan PPP hanya mengambil ideologi keislaman dengan kecenderungan umum yang membuat pemilih tidak punya kedekatan lebih dalam. “Sehingga PPP menjadi alternatif kedua bagi pemilih umat Islam, bukan pilihan pertama."