Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

Untuk diketahui, jumlah kursi PDIP di DPRD Provinsi Jakarta tak memenuhi jumlah syarat pengajuan calon.

Apabila PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama, lanjut Djarot, tidak akan bisa memenuhi syarat karena kursi parpol lainnya sudah mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

"Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, PDI Perjuangan secara otomatis tidak bisa mencalonkan," ungkap Djarot.

Untuk itu, PDIP akan melihat kemungkinan pihak yang memborong kursi partai politik yang membawa Ridwan Kamil-Suswono melawan kotak kosong.

Apabila akan dibuat seperti itu, kata Djarot, PDIP akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat sebab Jakarta adalah percontohan Indonesia.

"Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi, kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, terutama di Jakarta," tambahnya.

Djarot menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.

Oleh karena itu, lanjutnya, PDIP tak henti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Pertanyakan Jokowi copot Yasonna

Djarot juga mempertanyakan alasan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024. Salah satu yang dicopot dalam reshuffle ini adalah kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

"Kami anggap ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi kesempatan Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekuatannya," kata Djarot.

Djarot menyebut, Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang.

Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet.

"Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ujarnya. 

Djarot menduga reshuffle itu berhubungan dengan kehadiran Yasonna dalam deklarasi dukungan calon gubernur Sumatera Utara untuk maju di Pilkada 2024 pada Rabu, 14 Agustus 2024. 

Tak sampai di situ, Djarot meragukan kehadiran Yasonna dalam kabinet sebagai sebagai beban. Dia juga mempertanyakan efektivitas pemerintahan usai reshuffle karena sisa periode Jokowi hanya kurang dari dua bulan.  Djarot mengkritik tindakan Jokowi itu sebagai langkah yang tak sesuai etika.

"Di dalam pemerintahan, meskipun itu hak prerogatif presiden, tetap ada etika-etika pemerintahan," tuturnya. 

Diketahui, Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada Senin kemarin, 19 Agustus 2024. Ia telah melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham di Istana Negara.

Selain Supratman, Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/ Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Daftar Menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi setelah Reshuffle