Hujan Kritik Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial

Baca: Risau Tersebab S Project

Ihwal social commerce, Budi melanjutkan, Kementerian Kominfo hanya punya peran pada ranah regulasi dan kebijakan aplikasi atau platform. Sementara itu, pada praktiknya, layanan belanja online, seperti di TikTok Shop, dan izin impor e-commerce menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Menteri Budi Arie menyatakan terbuka peluang untuk duduk bersama dan bersinergi antarsektor serta kementerian. "Kemajuan teknologi ini membuat kita perlu cara berpikir untuk mengatasinya."

Wahyudi menegaskan, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi atau PDP justru sangat krusial di tengah maraknya kasus kebocoran data pribadi. Apalagi pembentukan lembaga tersebut juga merupakan mandatory atau amanat dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi undang-undang pada Oktober 2022. "Waktunya itu dua tahun sesudah Undang-Undang PDP diundangkan. Artinya, sebelum Oktober 2024, lembaga PDP sudah harus dibentuk," ujar dia.

Menurut dia, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi menjadi mandat yang harus dilakukan oleh Presiden. Kementerian juga sudah harus menyiapkan naskah kebijakan untuk membentuk lahirnya lembaga tersebut.

Baca: Setelah Ramai Konten Perselingkuhan

Pengamat politik, Yusak Farchan, mengatakan Kementerian Kominfo harus menjelaskan urgensi rencana pembentukan lembaga pengawas media sosial. Tujuan lembaga pengawas itu, dia melanjutkan, juga harus dipahami publik. “Kalau tujuannya mencegah adanya berita hoaks dalam pemilu, saya setuju. Tapi, jika dijadikan instrumen kepentingan elektoral, urgensinya patut dipertanyakan,” ujar Yusak.

Menurut dia, Kementerian Kominfo semestinya lebih jernih memilah keputusan. Sebab, kata dia, hal mendesak yang dibentuk saat ini adalah lembaga PDP yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang PDP. “Pekerjaan rumah (PR) Kementerian Kominfo memang banyak. Tapi hal yang harus dituntaskan dulu adalah pembenahan infrastruktur digital, misalnya pembentukan lembaga PDP,” ujar dia. 

Dikhawatirkan Melegitimasi Pembungkaman 

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, khawatir rencana pembentukan lembaga pengawas sudah diskenariokan sebelumnya. Dia juga khawatir cara ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Departemen Penerangan seperti pada masa Orde Baru, yang bertujuan membungkam kritik publik.

Alih-alih membenahi pengadaan infrastruktur Internet di wilayah terpencil, ujar Julius, Kementerian Kominfo malah menunjukkan arah menjadi institusi yang sarat nuansa politis. “Kementerian Kominfo dan wacana pembentukan lembaga pengawas media sosial adalah upaya mendukung cawe-cawe Presiden dalam Pemilu 2024,” ujar dia.

Pemilik akun Tiktok Xeronav, Kevin Nguyen, menunjukkan unggahannya mengenai aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, 11 Agustus 2022. TEMPO/Nita Dian

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network, Damar Juniarto, menyatakan tidak serta-merta menolak rencana pembentukan lembaga pengawas media sosial. Menurut Damar, rencana pembentukan lembaga itu bisa menjadi hal yang kontekstual saat ini. “Jika memang akan dibentuk, komposisi dan kedudukan lembaga itu harus independen. Sebaiknya tidak di bawah Kementerian Kominfo karena berisiko menjadi instrumen penyensoran oleh negara,” kata Damar.

Menurut Damar, Indonesia sebenarnya telah beberapa kali memiliki lembaga pengawas media sosial, seperti yang pernah dioperasikan hingga saat ini oleh kepolisian. “Polisi siber itu kan masih mengawasi kita sampai saat ini. Jadi, apa urgensinya lembaga pengawas media sosial? Bukankan malah menyebabkan penggemukan institusi?” ujar Damar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan pembentukan lembaga pengawas media sosial masih wacana dan belum diketahui kepastian ada-tidaknya untuk ditindaklanjuti. Menurut Usman, rencana tersebut terlontar secara spontan dari Menteri Budi. “Itu spontan saat Menteri ditanya soal social commerce,” ujarnya.

Dia membantah tudingan rencana pembentukan lembaga pengawas media sosial merupakan upaya pemerintah membungkam kritik publik yang bertebaran di media sosial. “Kami tidak memiliki tujuan pembungkaman. Kami malah diminta menyusun satuan tugas transformasi digital saat ini,” ujarnya. 

ANDI ADAM FATURAHMAN | RIRI RAHAYU