Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Tenaga Ahli KSP: PSBB Masih Berlaku, Tergantung Situasi Daerah

"PSBB masih menjadi intervensi kebijakan yang dipilih pemerintah, dan sampai saat ini masih berlaku," kata Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sriprahastuti.

11 Juli 2020 | 12.56 WIB

Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Perbesar
Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masih menjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

PSBB, kata dia, masih berjalan dan bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. "PSBB masih menjadi intervensi kebijakan yang dipilih pemerintah, dan sampai saat ini masih berlaku. Tapi tergantung situasi di daerah itu masing-masing," kata Brian dalam diskusi di Polemik Trijaya FM, Sabtu 11 Juli 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kata Brian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yakni prakondisi dengan sosialisasi yang masif dan riset kapan waktu yang tepat kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan.

Hal itu juga, kata Brian, sangat tergantung dengan situasi di masing-masing daerah. Karena itu dibutuhkan konsolidasi pemerintah dengan pemerintah daerah. "Karena sebetulnya pemerintah daerah itu yang paling tahu kondisi masyarakat setempat," tuturnya.

Selain itu Brian mengingatkan agar kebijakan apapun yang akan diambil, harus berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Pengambilan data-data dan pengecekan fakta tersebut menurutnya harus dilakukan setiap hari. "Karena ini terkait dengan zona pandemi Covid di daerah apakah hijau, kuning, orange, dan merah," ujar Brian.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus