Magang Kader dan Keponakan Prabowo di Kabinet Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di kompleks Kemenkeu, Jakarta, 18 Juli 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Ahli hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai masuknya Thomas dan Sudaryono ke kabinet Jokowi-Ma’ruf menjelang berakhirnya rezim menjadi penanda tengah dilakukannya proses transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Menurut dia, transisi pemerintahan sejatinya dilakukan bukan dengan merombak kabinet. “Transisi dilakukan melalui transformasi ide dan gagasan, bukan reshuffle jabatan menteri,” ujarnya.

Menurut pengajar di Universitas Mulawarman itu, transisi pemerintahan dengan memasukkan keluarga dan orang dekat Prabowo ke kabinet Jokowi sarat akan barter politik. Thomas berlatar belakang bendahara umum partai yang didirikan dan dipimpin Prabowo. Namun hal seperti itu semestinya tidak dilakukan karena bisa dianggap menyeleweng dari nilai-nilai etik dan demokrasi. “Ini nepotisme yang semestinya dilawan, bukan dilakukan,” kata Herdiansyah.

Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, pelantikan Thomas dan Sudaryono berkelindan dengan pencalonan figur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November mendatang. Dia menuturkan masuknya Sudaryono ke kabinet Jokowi menjadikan Ahmad Luthfi lebih leluasa maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. 

Luthfi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, disebut memiliki kedekatan dengan Jokowi ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Resor Surakarta. Sudaryono awalnya digadang-gadang diplot menjadi calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM)—koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. KIM terdiri atas empat partai, yaitu Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat, serta empat partai non-parlemen, yaitu Partai Bulan Bintang, Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Garuda. 

Politikus ini menyebutkan hasil survei terhadap Sudaryono dinilai tak cukup memuaskan. Walhasil, KIM memajukan nama Luthfi sebagai opsi terbaik untuk bertarung dalam pilkada Jawa Tengah. 

Politikus lain dari kubu Prabowo-Gibran menyebutkan pelantikan Thomas dan Sudaryono bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Dia mengatakan masuknya dua orang dekat Prabowo itu ke lingkaran kabinet Jokowi-Ma’ruf bukan sekadar penunjukan. 

Keduanya bisa dikatakan seperti magang di kabinet pemerintahan Jokowi. Thomas dan Sudaryono ditugasi merancang pelbagai pagu anggaran dan kebijakan yang akan dilanjutkan serta dibuat oleh Prabowo. Sebab, rezim Prabowo-Gibran berkeinginan merealisasi program unggulannya, seperti makan siang bergizi, pada tahun awal pemerintahan.

Adapun Habiburokhman membantah anggapan bahwa pelantikan Thomas dan Sudaryono berhubungan dengan pencalonan figur pilkada. Ia mengatakan penunjukan kedua kader Gerindra itu murni hak prerogatif presiden. “Tidak ada cawe-cawe dari kami dan anggota KIM,” ujar Habiburokhman. “Thomas dan Sudaryono memang dilantik menjadi wakil menteri untuk membantu di kabinet. Itu saja, tidak lain.”

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pelantikan Thomas dan Sudaryono sesuai dengan aturan dan jauh dari nuansa politik. Ia mengatakan partai politik yang tergabung dalam KIM tidak pernah meminta Jokowi menunjuk kadernya mengisi jabatan strategis. “Kami menghormati keputusan Presiden karena artinya yang ditunjuk dinilai layak,” ujar Viva.

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 18 Juli 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan posisi Thomas sama dengan Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namun mereka memiliki peran dan tugas berbeda. Pratikno menjelaskan, Suahasil bertugas mengawal pelaksanaan APBN 2024, sedangkan Thomas menyiapkan dan mengawal APBN 2025. “Karena itu, posisi wakil menteri bagian dari keberlanjutan,” ujar Pratikno seusai pelantikan keduanya.

Mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu melanjutkan, Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah merencanakan program bagi pemerintahan mendatang. Namun dia tak merinci program tersebut. Pratikno hanya menegaskan, pemerintah sudah membahas program pemerintahan mendatang dengan Prabowo.

Pengaruh Prabowo Dimulai

Ahli hukum tata negara Yance Arizona menilai penempatan orang dekat Prabowo di pos strategis kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjadi upaya Prabowo untuk mulai menunjukkan pengaruhnya. Yance mengatakan Prabowo berulang kali mengatakan akan melanjutkan program Jokowi, tapi tidak berarti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu harus mengikuti semua perintah Jokowi setelah lengser.

Prabowo, menurut Yance, juga memiliki program unggulan yang ingin direalisasi pada tahun pertama menjabat, seperti program makan siang gratis. Ia mengatakan masuknya Tommy di pos Kementerian Keuangan disinyalir untuk mengatur agar program ini dapat terlaksana pada awal tahun rezim Prabowo. “Apalagi orang yang ditempatkan adalah keponakan. Artinya, sangat dipercaya ketimbang orang luar,” ujar Yance.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan upaya Prabowo menekan pengaruh Jokowi di pemerintahannya tak dapat dinafikan. Agung menyebutkan hal tersebut bisa saja terjadi saat Jokowi sudah tak lagi menjabat. “Tapi, pada tahun pertama, Prabowo dan Jokowi akan bersinergi,” ujar Agung.

Viva Yoga Mauladi menampik anggapan bahwa tujuan masuknya Tommy adalah untuk menekan pengaruh Jokowi. Ia mengatakan Prabowo dan Jokowi merupakan dua tokoh yang akan terus bersinergi. “Hal yang saya tahu, Prabowo bertujuan menyatukan semua kelompok. Jadi aneh kalau disebut menekan pengaruh Presiden Jokowi,” ujar Viva.

Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Chico Hakim, tak ingin berkomentar ihwal pelantikan dua kader Gerindra, Thomas dan Sudaryono, menjadi wakil menteri. Hanya, Chico menilai, transisi pemerintahan sebaiknya dilakukan beberapa saat sebelum atau setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Chico menilai penambahan wakil menteri tak perlu dilakukan karena bakal membebani anggaran negara. “Semoga wakil menteri yang dilantik bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak membebani negara tanpa ada timbal balik,” ujarnya.