TKN Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan, Ini Sepak Terjangnya di Pilpres

TKN memastikan semua juru kampanye akan terjun. Termasuk, para calon legislator yang tengah berjuang untuk menduduki kursi di DPR RI. "Kami akan bekerja habis-habisan di 34 provinsi," ujar Aria.

2. Kampanye Akbar Konser Putih Bersatu

Puluhan ribu pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin menyemut di area Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu siang, 13 April 2019 menghadiri Rapat Umum Rakyat Konser Putih Bersatu. Mereka mengenakan baju warna putih.

Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, stadion dipadati lebih dari 100 ribu pendukung pasangan nomor 01. "Ini kekuatan persatuan, kekuatan politik kebangsaan," kata Hasto, Sabtu, 13 April 2019.

Adapun Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Erick Thohir memprediksi massa yang hadir dan memenuhi kawasan kampanye sebanyak satu juta massa. Massa diprediksi mengular dari Bundaran HI ke GBK.

3. TKN Imbau Pendukung Gunakan Hak Pilih dan Berbaju Putih

Tim Kampanye mengimbau kepada para pendukung Jokowi untuk hari-H pencoblosan Pemilu 2019, 17 April 2019.

"Pertama, pakai baju putih ke TPS. Kedua, datang sepagi mungkin," ujar Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jakarta, pada Selasa malam, 16 April 2019.

Hasto juga meminta pendukung 01, nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf, untuk aktif menggunakan hak pilihnya alias tidak golput. "Jangan takut akan intimidasi. Partai koalisi bekerjasama dengan relawan memberi dukungan moral dan mengawal di TPS."

4. TKN Siapkan Pasukan untuk Exit Poll

TKN menyiapkan 100 orang pasukan yang akan bekerja menginput hasil exit poll dari sekitar 800 ribuan TPS yang ada di Indonesia pada Rabu, 17 April 2019. Tim ini bekerja di sebuah tempat yang dirahasiakan lokasinya. Mereka menyebut ruangan itu sebagai war room oleh TKN, untuk memantau hasil perhitungan suara beberapa saat setelah pemilih telah menyalurkan pilihan politiknya di TPS.

5. TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

TKN mengklaim pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin memenangkan pilpres 2019. Hal ini merujuk 80 juta suara yang Jokowi-Ma'ruf raih versi hitung manual TKN.

Wakil Direktur Saksi TKN, Lukman Edy, menjelaskan angka 80 juta merupakan angka psikologis yang secara logika tidak bisa dilewati oleh pesaing Jokowi-Ma'ruf, pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Angka 80 juta suara ini merupakan 50 persen plus satu dari total 155 juta suara yang merupakan partisipasi 81 persen dari daftar pemilih," katanya di markas TKN, Gedung High End, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

6. TKN Bandingkan Real Count dengan BPN

Lukman Edy membandingkan real count temuan mereka dengan real count milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Menurut Lukman, ada beberapa kekeliruan pada data BPN yang diumbar ke publik.

Lukman memaparkan, kekeliruan ini ada di hasil real count versi BPN di Provinsi Riau. Lukman mengakui memang Jokowi - Ma’ruf kalah di provinsi tersebut, namun ia tak sepakat dengan persentase perolehan suara versi BPN.

7. Santunan TKN untuk KPPS yang Meninggal

Tim Kampanye Jokowi - Ma’ruf Amin memberikan santunan kepada 225 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. “TKN akan memberikan santunan yang berasal dari iurang teman-teman TKN terhadap para pahlawan yang gugur dalam menjalankan tugas demokrasi,” ujar juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat 26 April 2019.

8. TKN Minta Polri Tuntaskan Rusuh 22 Mei

Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf meminta pihak kepolisian menuntaskan kasus rusuh 22 Mei sampai ke dalangnya.

"Rusuh Sarinah bukan event politik biasa. Kita dorong polisi untuk tuntaskan kasus ini sampai ke dalangnya," ujar Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 9 Juni 2019.

9. TKN Minta MK Tolak Perbaikan PHPU BPN

TKN meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak jika kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan perbaikan dokumen permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden 2019.

"TKN ingin menyampaikan sikap agar MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon," ujar Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, di Posko Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Alasannya, kata Arsul, dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara beracara perkara PHPU Pilpres dan PMK Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU, tidak secara eksplisit mengatakan pemohon boleh mengubah materi permohonan.

"Jadi, yang harus dianggap sebagai permohonan dalam PHPU adalah berkas yang mereka sudah daftarkan, yang isinya juga sudah beredar di media. Itulah yang harus dianggap sebagai materi perkara," ujar Arsul. Arsul menegaskan, TKN meminta agar tidak boleh ada penambahan dalil atau materi permohonan dalam sengketa pilpres ini.

10. TKN Mendaftarkan Permohonan ke MK

TKN mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait atas gugatan sengketa pilpres 2019 oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Permohonan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 11 Juni 2019.

Langkah ini ditempuh setelah gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi oleh MK. "Kami tadi sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK. Surat permohonan sudah diterima," kata Ade Irfan Pulungan, Direktur bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma'ruf di kantor MK. Sebanyak 33 penasihat hukum yang didaftarkan. Tim kuasa hukum diketuai Yusril Ihza Mahendra.

11. Klarifikasi TKN soal Visi Indonesia Jokowi

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, menjelaskan visi yang disampaikan Jokowi memang memiliki narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa. Akan tetapi, Jokowi bukan tak memperhatikan aspek hukum dan penegakan HAM.

"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa, tetapi dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ujar Aria Bima, Ahad, 14 Juli 2019.

Aria tak menampik masih banyak persoalan hukum dan HAM selama masa kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir. Namun ia menekankan pentingnya kompetensi agar Indonesia memiliki daya saing tanpa meninggalkan permasalahan hukum dan HAM.

12. TKN Bubar, Koalisi Tetap Ada

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Verry Surya Hendrawan, mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja akan tetap ada dan solid mengawal kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang, meski TKN bubar.

"Kami memiliki nafas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir setahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol," kata Verry lewat pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2019.