Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

TNP2K: 50 Persen Aset Nasional Dikuasai 1 Persen Orang Kaya

Dasar dari adanya kesenjangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar.

9 Oktober 2019 | 14.13 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. Presiden meminta agar program tersebut menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah. ANTARA/Puspa Perwitasari
Perbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. Presiden meminta agar program tersebut menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah. ANTARA/Puspa Perwitasari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memberi laporan akhir capaian kinerja mereka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019. Dalam laporannya, TNP2K mengatakan meski tingkat kemiskinan bisa ditekan sejak 2015, namun kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, mengatakan tingkat kemiskinan terus menurun dari 11,2 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. "Untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan menjadi 1 digit mengingat semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk menurunkannya," kata Bambang.

Meski begitu, Bambang mengatakan terdapat konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara tertimpang keempat di dunia di bawah Rusia, India, dan Thailand.

"Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika naikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang.

Bambang mengatakan dasar dari adanya ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini, kata dia, harus terus dibenahi. Selain itu, sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, hinggga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan.

Selanjutnya, Indonesia juga harus membenahi lapangan pekerjaan. Bambang percaya lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi, juga pembangunan infrastruktur.

"Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan. Pajak itu memang harus dilakukan secara efektif sehingga fair orang yang harus membayar pajak membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Egi Adyatama

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus