Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Tim sinkronisasi masih merumuskan skema untuk merealisasi program makan siang gratis.
Program makan gratis akan dimulai di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan.
Anggota Koalisi Indonesia Maju mempercayai hasil kerja tim sinkronisasi Prabowo-Gibran.
TIM Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih sibuk memformulasikan rencana untuk merealisasi sejumlah program utama Prabowo yang dijanjikan saat pemilihan presiden 2024. Salah satu program utama Prabowo itu adalah makan siang gratis, yang bersalin rupa menjadi makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang politikus Partai Gerindra mengatakan tim sinkronisasi tengah menyusun strategi untuk merealisasi sejumlah program unggulan Prabowo-Gibran saat kampanye pemilihan presiden, di antaranya makan siang gratis. “Program ini kemungkinan besar dijalankan, tapi akan disesuaikan,” kata politikus Gerindra itu, Selasa, 2 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mencontohkan, agenda makan bergizi gratis akan diprioritaskan lebih dulu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada 2025. Alasannya, anggaran yang diperlukan untuk merealisasi program ini akan sangat membengkak jika diselenggarakan serentak di semua daerah. “Anggaran bisa jebol dan program lain bisa tak berjalan,” katanya.
Agenda makan bergizi gratis itu ditargetkan menjadi penyempurnaan program serupa yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Program ini bakal menyasar sekitar 70,5 juta jiwa pelajar, dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah pertama. Program ini bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp 471 triliun per tahun.
Dengan perkiraan anggaran sebesar itu, kata politikus Gerindra ini, akan sulit bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan program makan siang gratis secara serentak di seluruh wilayah. Apalagi masih ada sejumlah program kerja unggulan Prabowo-Gibran, di antaranya pemberantasan kemiskinan dan pembukaan 19 juta lapangan kerja, yang juga mesti direalisasi.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad; Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani; serta dua Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman dan Budisatrio Djiwandono, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo ihwal perkembangan kerja tim sinkronisasi tersebut. Melalui mantan Kepala Departemen Informasi Publik dan Media Partai Gerindra, Ariseno Ridhwan, Tempo mengirim daftar pertanyaan yang ditujukan kepada anggota kluster ekonomi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Tommy Djiwandono. Ariseno mengatakan Tommy belum memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
“Beliau berkenan, tapi tampaknya belum bisa memberikan jawaban saat ini,” kata Ariseno, kemarin.
Prabowo membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pada Mei lalu. Komposisi keanggotaan tim itu didominasi oleh politikus Partai Gerindra. Ketua tim dijabat Sufmi Dasco Ahmad dan wakil ketua tim dijabat Ahmad Muzani. Lalu anggota kluster ekonomi dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi beranggotakan Tommy Djiwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, Sugiono, dan Ketua Organisasi Keanggotaan Gerindra Prasetiyo Hadi.
“Tim ini ditugaskan Prabowo untuk mencari data sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan keputusan strategis," kata Dasco pada 3 Juni lalu.
Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah melakukan pertemuan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 31 Mei 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan, saat mengunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei lalu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi membahas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hasil pembahasan lantas disampaikan kepada Prabowo untuk merumuskan kebijakan strategis.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengaku tidak mengetahui perkembangan kerja Tim Gugus Tugas Sinkronisasi. Sebab, tidak ada kader partainya yang ditugaskan dalam tim tersebut. Meski begitu, ia menduga tim itu tengah merumuskan program-program unggulan yang akan dijalankan Prabowo-Gibran setelah pelantikan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. “Untuk lebih jelas, bisa ditanyakan kepada kawan-kawan Gerindra,” kata Viva.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga meyakini tim sinkronisasi itu bakal membuat Prabowo lebih leluasa dalam mempertimbangkan kebijakan strategis dan program prioritas. “Dengan adanya tim ini, setidaknya Pak Prabowo mengetahui apa yang menjadi kendala dan mana yang mesti disempurnakan di pemerintahan berikutnya,” kata Dave.
Pakar hukum tata negara Yance Arizona mengatakan Prabowo semestinya melibatkan banyak pihak dalam keanggotaan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, bukan hanya dari unsur partai politik. “Untuk agenda perumusan kebijakan strategis, semestinya ada pelibatan profesional di berbagai bidang khusus,” kata Yance.
Ia mengatakan pelibatan unsur sipil profesional akan berdampak positif, terutama analisis yang tajam atas suatu persoalan. “Agar kalkulasinya lebih presisi,” kata pengajar di Universitas Gadjah Mada ini.
Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, bersama (dari kiri) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 24 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Pakar hukum tata negara lainnya, Herdiansyah Hamzah, menyarankan Prabowo mendorong kader Gerindra di DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan, yang salah satu poinnya mengatur soal transisi pemerintahan. “Agar tim itu ada legitimasi secara hukum,” kata Herdiansyah.
Ia mengatakan tim sinkronisasi itu seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur, yaitu tidak mengutak-atik anggaran yang sudah disusun dalam APBN. “Jangan dipaksakan program yang menjadi janji politik untuk dijalankan pada sistem keuangan yang sudah dianggarkan,” kata pengajar di Universitas Mulawarman ini.
Adapun peneliti politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan program kerja sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya berkonsentrasi melunasi janji politik mereka saat pemilihan presiden. Usep juga menyarankan Prabowo bersikap realistis dalam menjalankan pemerintahannya, meski mengklaim sebagai penerus pemerintahan Joko Widodo. “Misalnya pemindahan ibu kota. Apakah anggarannya mencukupi untuk dijalankan bersama program lain? Saya harap ini menjadi pertimbangan yang amat matang,” kata Usep.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
