Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU sulit direalisasikan. Sebab, kedua hal itu berada di pos anggaran yang berbeda. "Harus dipahami dua hal itu sistem anggarannya di tempat berbeda," kata Rany saat dihubungi, Sabtu 9 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Politikus Gerindra itu mengatakan, alokasi anggaran dalam APBD juga sudah diatur dan ditetapkan. Karena itu, tak bisa digunakan sembarangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi tak bisa dibayangkan seperti anggaran pribadi dalam rumah tangga, yang bisa saling menutupi secara langsung," ujar Rany.
Ketimbang mengusulkan pengalihan anggaran, DPRD DKI harusnya mendorong Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mencari solusi terbaik mengatasi masalah KJMU.
Lagi pula, Pin Emas yang akan digunakan anggota DPRD selanjutnya itu sudah sesuai payung hukum. Pin itu juga identitas jabatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan DPRD DKI Jakarta. "Jadi kita hormati saja sebagaimana berjalan sesuai yang semestinya," kata Rany.
Usul mengalihkan anggaran pin Emas disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Perindo, Dina Masyusin. Ia mengatakan anggaran yang seharusnya tidak menjadi prioritas, dapat dipangkas untuk bantuan KJMU. Ia menyoroti pengalihan anggaran dari bidang non-prioritas, seperti pin emas DPRD DKI dan perjalanan dinas di Pemprov DKI, untuk menopang anggaran KJMU.
Adapun DPRD DKI Jakarta mengalokasikan dana sekitar Rp 3 miliar untuk seragam dinas baru dan atribut pin emas bagi anggotanya pada tahun ini. Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibanding periode 2019-2024, yakni sekitar Rp 1,3 miliar.
“Seharusnya Pemprov bisa transparan dengan isian anggarannya. Saya minta APBD dibuka kembali, supaya publik bisa lihat isiannya apa saja. Jadi kalau ada geser-menggeser anggaran, kita tanya dulu, menurut rakyat sendiri mana yang harusnya diprioritaskan,” kata Dina, Kamis 7 Maret 2024.
Lebih lanjut, Dina menegaskan bahwa mayoritas penduduk Jakarta adalah generasi muda. Oleh karena itu, alokasi anggaran seharusnya lebih diarahkan kepada pemuda untuk membangun masa depannya.
“Lebih dari 50 persen penduduk Jakarta berusia di bawah 40 tahun. Program KJP Plus dan KJMU ini program yang sangat relevan bagi pemuda, karena membangun masa depan pemuda,“ kata Dina.
Pilihan Editor: Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan
