Vaksinasi Tahap Pertama Prioritaskan Tenaga Kesehatan Paling Berisiko

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kementerian Kesehatan menyatakan pendataan jumlah tenaga kesehatan yang akan menerima imunisasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum selesai.
Pemerintah merencanakan program penyuntikan vaksin ini dimulai pada pekan depan.
Pemerintah pusat dan daerah diminta memperhatikan persoalan data sasaran vaksinasi.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyatakan pendataan jumlah tenaga kesehatan yang akan menerima imunisasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum selesai. Padahal pemerintah merencanakan program penyuntikan vaksin ini dimulai pekan depan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara program vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan seharusnya pembaruan data rampung pada 3 Januari lalu. Namun, “Kemarin tanggal 3 sudah batas waktu, tapi kami masih terus update,” kata Nadia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengemukakan, pembaruan data masih terbuka karena bisa saja ada petugas kesehatan yang belum terdaftar sebagai penerima. Tenaga medis yang belum masuk daftar penerima dapat mengajukan diri dengan mengirim sejumlah data ke beberapa kanal: situs web Sistem Informasi SDM Kesehatan, otoritas kesehatan daerah, atau mendaftar secara mandiri melalui e-mail ke [email protected]. Pendaftaran ini akan diverifikasi ke Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan setempat.

Bagi tenaga medis yang sudah terdaftar, kata Nadia, pemerintah sudah mengirim pesan singkat sebagai bukti bahwa namanya tercantum sebagai penerima. Pesan ini sudah dikirim sejak pekan lalu.

Pesan singkat penerima vaksin di RSIA Tambak, Jakarta, 5 Januari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Nadia tidak menjelaskan berapa banyak tenaga kesehatan yang sudah masuk daftar penerima vaksin. Namun, berdasarkan rencana pemerintah, terdapat 1,3 juta tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia yang akan diimunisasi. Selain petugas yang terdaftar, sasaran lainnya adalah mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan. Pasokan vaksin berasal dari produsen asal Cina, Sinovac, sebanyak 3 juta dosis. Suplai vaksin ini tiba dalam dua tahap, yakni pada awal dan akhir Desember lalu.

Vaksinasi tahap pertama akan dilaksanakan selama Januari-April. Secara bersamaan, jika pasokan mencukupi, imunisasi juga akan menyasar kelompok prioritas lainnya, yaitu petugas pelayanan publik. Kelompok ini mencakup tentara, polisi, aparat hukum, petugas pelayanan publik di fasilitas transportasi umum, petugas PT PLN, perusahaan air minum, dan pekerja lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlahnya ditargetkan sebesar 17,4 juta orang.

Penerima vaksin tahap ini pun bisa bertambah dari kelompok penduduk berusia lebih dari 60 tahun. Namun keputusannya masih menunggu hasil evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk penerima vaksin tahap ini, Nadia mengatakan, proses pendataannya juga belum selesai. "(Pendataan) belum, akan bertahap," kata dia.

Selain urusan data, distribusi vaksin untuk petugas medis belum tuntas. Di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah baru mengirim vaksin sebanyak 36.920 dosis. Jika mengacu pada kebutuhan imunisasi sebanyak dua dosis per orang, vaksinasi baru bisa dilaksanakan terhadap 18.460 orang.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal, mengatakan jumlah itu belum memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di daerahnya yang sebanyak 27.365 orang. “Jumlahnya jelas masih jauh dari total tenaga medis di Sumatera Barat,” kata dia.

Menurut Jasman, pemerintah menjanjikan adanya pengiriman vaksin tahap kedua. Namun sejauh ini belum ada informasi seputar tanggal pastinya. Jika hingga vaksinasi dimulai jumlahnya belum bertambah, lembaganya akan memilah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi lebih dulu.

Di Riau, Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir juga melaporkan jumlah vaksin yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan imunisasi untuk seluruh tenaga kesehatan. Menurut dia, sasaran vaksinasi di wilayahnya adalah 35.985 tenaga kesehatan.

Karena pasokan belum sepadan, Mimi mengemukakan, vaksinasi bagi tenaga medis bisa saja akan dimulai secara bertahap. “Datang 20 ribu dosis dulu, nanti akan datang lagi sebanyak yang dibutuhkan tersebut,” kata Mimi.

Laporan suplai yang belum cukup juga disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Menurut dia, saat ini ada 9.047 petugas medis yang terdaftar dalam program imunisasi Covid-19. Angka itu diperkirakan akan bertambah karena masih ada sebagian tenaga kesehatan yang belum mendaftar. “Angkanya masih terus bertambah,” ujar dia.

Jumlah vaksin yang tersedia di provinsi ini baru 7.160 dosis atau mencukupi untuk 3.580 tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan menuturkan akan menyiasati hal ini dengan memvaksinasi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah berisiko tinggi, seperti di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. “Vaksin sebanyak 7.160 ini memang belum cukup,” kata Otto.

Terkait dengan hal ini, Kementerian Kesehatan memastikan semua provinsi tetap mendapat jatah vaksin sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan. “Mungkin secara bertahap saja pengirimannya,” ucap Nadia.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Sri Rezeki Hadinegoro, mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan persoalan data sasaran vaksinasi. Menurut dia, pemerintah semestinya memastikan data yang ada sudah benar untuk meredam risiko salah sasaran. “Program vaksinasi yang tidak tepat sasaran bisa saja ada. Namun hal ini harus betul-betul diperkecil,” kata dia.

HANS ARNOLD KAPISA (SORONG) | ROBBY IRFANY