Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
|
Setujukah Anda dengan tuntutan FPI agar Kapolda Jawa Barat mundur?
|
||
| Ya |  |
|
| 59,5% | 3.097 | |
| Tidak |  |
|
| 31,5% | 1.637 | |
| Tidak Tahu |  |
|
| 9% | 471 | |
| Total | (100%) | 5.205 |
|
Bentrok antara Front Pembela Islam dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pertengahan Januari lalu menyeret nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Posisinya sebagai pembina organisasi kemasyarakatan GMBI berbuntut panjang dengan munculnya tuntutan agar Anton dicopot. Awal kerusuhan bermula ketika dua ormas itu terlibat bentrok di depan gerbang Markas Polda Jawa Barat, Kamis, 12 Januari lalu. Kedua kelompok itu hadir dengan kepentingan yang berbeda. Ratusan anggota FPI yang mayoritas menggunakan pakaian putih hadir untuk mengawal imam besarnya, Rizieq Syihab, yang tengah menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan penghinaan simbol negara. Sedangkan GMBI, Buah Batu Corps, dan Jaring datang untuk menuntut polisi agar Rizieq diproses hukum. Satu hari setelah pemeriksaan, terjadi aksi pembakaran markas GMBI pada diniharinya. Aksi itu diduga disulut oleh informasi yang membesar-besarkan bentrok antara FPI dan GMBI. "Ada informasi yang disebarkan bahwa ada anggota FPI yang ditusuk dan ditawan oleh ormas," ujar juru bicara Kepala Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Yusri Yunus. Polisi menangkap 20 orang yang diduga pelaku pembakaran tersebut. Selain di Bogor, markas GMBI di Tasikmalaya dan Ciamis menjadi bulan-bulanan massa. Di dua tempat tersebut, massa melempari markas GMBI dengan batu. FPI kemudian meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mencopot jabatan Anton Charliyan. Anton disebut-sebut memprovokasi anggota GMBI untuk menyerang saat Rizieq diperiksa. Rizieq juga membawa kasus itu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Kepolisian Nasional mengecam terjadinya kekerasan di antara dua kelompok itu. Anggota Kompolnas, Bekto Suprapto, mendesak Anton segera melepas jabatannya di GMBI untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam mengusut kasus FPI. Bekto berharap fungsi deteksi dini kepolisian berjalan lebih optimal. Hasil jajak pendapat di Tempo.co menunjukkan sebagian besar responden mendukung langkah FPI terhadap Kepala Polda Jawa Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 28 Januari 2017  kutipan-dan-album etalase  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971Unduh aplikasi Tempo   Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |
