Keputusan Menteri Mardiyanto Tepat

Menurut Anda, apakah keputusan Menteri Mardiyanto yang memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Ghani Kasuba pada pemilihan Gubernur Maluku Utara sudah tepat?
Ya
	56,66%	200
Tidak
	35,41%	125
Tak Tahu
	7,93%	28
Total	100%	353

KEPUTUSAN Menteri Mardiyanto awal bulan ini, yang menetapkan pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai pemenang pemilihan Gubernur Maluku Utara, menimbulkan kontroversi. Partai Golkar memprotes keras. Maklum, keputusan itu “menyingkirkan” calon mereka: Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo. Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengancam akan berhenti mendukung pemerintah di parlemen. “Silakan saja menetapkan, tapi risikonya tolong dipertimbangkan,” ujarnya.

Golkar lebih jauh mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan keputusan Mardiyanto. Tapi, menurut Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa, surat keputusan Menteri Dalam Negeri itu belum sampai ke tangan Yudhoyono. “Jadi tunggu saja,” katanya.

Sebagian besar responden Tempo Interaktif dalam jajak pendapat 11-18 Juni lalu berpendapat keputusan Menteri Dalam Negeri sudah tepat.

Komentar

Keputusan itu mengakhiri ketidakpastian.

(Ahmad, Cilegon, Banten)

Situasi saat ini di Ternate sudah sangat sulit karena semua pihak tidak memakai akal sehat. Hasil pemilihan dibatalkan saja dan selama lima tahun ke depan biar Maluku Utara dipimpin penjabat gubernur yang ditunjuk pusat.

(Aka, Kayoa, Ternate)

Indikator Pekan Depan FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyo­no mengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji. Mereka menilai Hendarman gagal mengawasi anak buahnya. ”Jaksa Agung harus dicopot,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Mahfudz Siddiq, pekan lalu. Kapabilitas Jaksa Agung mulai diragukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus suap yang dilakukan Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Artalyta menyuap ketua­ tim penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rp 6 miliar. Diduga itu dilakukan untuk membebaskan Sjamsul Nursalim dari kejaran hukum. Setujukah Anda, Jaksa Agung harus dicopot? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.