Kritik Terhadap RUU Kesehatan

Memperlakukan Kritik

MAJALAH Tempo edisi 2 Juli 2023 menampilkan judul "Bungkam Kritik dari Rasuna Said". Artikel itu bercerita ihwal upaya pemerintah melemahkan gerakan penolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau RUU Kesehatan. Mereka yang kritis terhadap omnibus law kesehatan ini beroleh sanksi. Bagi dunia profesi kedokteran, pemberhentian seorang guru besar di Semarang, Profesor Zainal Muttaqin, yang dikenal integritas serta profesionalismenya, mencerminkan sikap umum pihak pengelola negara dalam memaksakan keinginannya yang berselubung legalitas. 

Bivitri Susanti, ahli hukum, dalam berbagai kesempatan mengingatkan kita tentang risiko autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kita mengenal Mochtar Pabottingi, Buya Syafi’i Maarif, dan Ayzumardi Azra sedikit dari banyak pakar yang memiliki keprihatinan tentang manusia unggul Indonesia dari sudut kepakaran mereka. Majalah Tempo, media arus utama, tidak terhitung memuat artikel sosial, politik dan ekonomi, pendidikan akhlak, serta tata nilai, tapi gaungnya tidak berwujud nyata. 

Dari diskusi-diskusi yang saya ikuti, ada kesimpulan bahwa RUU Kesehatan tidak transparan dan tidak menyertakan stakeholder, khususnya orang-orang berlatar belakang medis. Produk ini cenderung didasari pragmatisme dengan kacamata manajerial semata. Pembuatan undang-undang ini berhadapan dengan suatu profesi yang sejarahnya ribuan tahun dan senantiasa berkembang mengikuti zaman, tapi tetap berpegang teguh pada hakikat keluhuran profesi yang dibangun dalam pilar-pilar etika dan standar profesi serta memiliki independensi profesi yang terbangun dalam sistem yang disertai kontrol berupa peer group berintegritas. Kaidah dasar ini berlaku universal. 

Pembubaran Lembaga Eijkman dengan rekam jejak yang diakui dunia mengingatkan kita pada ucapan Soedjatmoko Mangoendiningrat, “gevarlijke selfbedroog”, penipuan diri sendiri yang berbahaya. Sekelompok guru besar dari berbagai perguruan tinggi, yang integritasnya diakui masyarakat, sepakat mengajukan appeal dengan menandatangani surat permohonan penundaan pengesahan RUU Kesehatan yang sama sekali diabaikan oleh pemangku kebijakan. 

Warisan buram ini di kemudian hari akan dicatat bukan saja bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi juga bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini ibarat kisah Cassandra dalam mitologi Yunani, seorang peramal yang diabaikan pendapatnya oleh para penguasa dan ternyata hal yang diramalkannya di kemudian hari menjadi kenyataan. Berbagai pemaksaan terselubung haruslah dihindari. Cita-cita besar yang kita miliki untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 tidak lama lagi. Untuk mencapai itu kata kuncinya adalah membangun manusia unggul. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perilaku para pelaku politik yang berjiwa negarawan.