Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prelude

Salah Kelola Pangan

Klarifikasi masyarakat adat Danau Poso dan salah kelola pangan.

7 Mei 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Klarifikasi Masyarakat Adat Danau Poso

DALAM beberapa hari terakhir, Poso Energy membuat pernyataan di media lokal bahwa 100 persen petani sudah menerima kompensasi sawah yang terendam akibat meluapnya air bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso 1. Kompensasi itu berupa pembayaran ganti rugi 10 kilogram beras per 1 are, yang kemudian dinaikkan menjadi 15 kilogram per 1 are dalam bentuk uang. Sementara itu, tuntutan petani masyarakat adat Danau Poso adalah Rp 362 ribu per are untuk dua kali musim tanam pada 2020 dan Rp 305 ribu per are untuk musim tanam 2021 dalam bentuk uang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kristian Basompe, petani Desa Meko, menyatakan informasi tersebut keliru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hingga saat catatan ini dibuat, terdapat kurang-lebih 150 petani yang berasal dari Desa Meko, Pendolo, Tonusu, Bancea, Toinasa, Peura, dan Buyumpondoli yang belum menerima kompensasi dalam bentuk apa pun dari Poso Energy. Para petani ini menuntut ganti untung yang wajar dan adil atas sawah dan kebun mereka yang terendam. Kompensasi yang ditawarkan oleh Poso Energy selama ini tidak wajar dan adil.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berita lain di media lokal menyebutkan satu per satu petani Meko telah menerima kompensasi. Informasi ini perlu diluruskan. Sebab, pada 2021 beberapa petani Meko yang sudah menerima kompensasi 10 kilogram beras per are tidak bergabung di masyarakat adat Danau Poso. Ada dua petani Meko yang terjerat utang akibat sawah terendam yang bisa menyebabkan mereka kehilangan rumah dan tanah. Karena itu, dengan terpaksa mereka menerima tawaran Poso Energy guna membayar utang. Mereka menyatakan tuntutan total jumlah masih sesuai dengan tuntutan masyarakat adat Danau Poso. Keadaan ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami petani akibat sawah terendam telah dimanfaatkan oleh Poso Energy dengan mendesak mereka menerima penggantian yang tidak wajar dan adil.

Saat ini, para petani dan nelayan, yang telah melakukan mediasi berkali-kali dengan Poso Energy difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, masih menunggu Gubernur Sulawesi Tengah merealisasi janji membicarakan tuntutan petani pada pemimpin Poso Energy, Ahmad Kalla. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura pada Selasa, 29 Maret lalu, menjanjikan kepada petani akan berkomunikasi langsung dengan pemimpin Poso Energy agar tuntutan petani dipenuhi.

Para petani dan nelayan masyarakat adat Danau Poso mengharapkan perhatian penuh dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk keadilan bagi para petani dan nelayan. Kepada media massa lokal, lakukanlah permintaan konfirmasi dalam pemberitaan dan mengikuti kaidah jurnalistik. Dengan begitu, para petani dan nelayan tidak mendapatkan informasi yang keliru.

Saharudin Ahaba
[email protected]


Salah Kelola Pangan

BARU-BARU ini Presiden Joko Widodo mengeluhkan impor jagung dan kedelai yang masih terjadi. Impor jagung dan kedelai sudah terjadi sejak Jokowi menjadi presiden delapan tahun lalu.

Negara kita dikaruniai iklim tropis dengan tanah dan laut yang luas. Dalam ilmu manajemen strategis, itu merupakan sumber keunggulan potensial. Kekayaan alam kita ini semestinya dapat dijadikan sarana mencapai swasembada pangan.

Sayangnya, potensi yang kita miliki tidak bisa dimanajemen dengan baik oleh pengelola negeri ini. Jelas sekali para pengelola negeri kita masih belum mampu memanfaatkan sumber keunggulan negeri ini.

Kita juga memiliki sekian banyak fakultas pertanian lengkap dengan para guru besarnya. Semestinya pemimpin negeri ini mengundang para pakar pertanian kita dan menantang mereka untuk membuat program swasembada pangan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat, seperti jagung, kedelai, dan gula. Kita tantang para pakar dan guru besar pangan untuk membuktikan kepakaran mereka secara konkret, bukan hanya memberikan kuliah di kelas.

Seorang pemimpin yang baik mesti bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan semua anggotanya. Tepat sekali ulasan Tempo edisi 2-8 Mei 2022 “Di Pasar Gula Pahit” bahwa “ada yang salah pada pengelolaan pangan kita”.

Semoga di sisa masa jabatannya, Jokowi sebagai pemimpin bisa melakukan langkah strategis dalam menggerakkan para pakar pangan untuk menjadikan kita swasembada dalam produksi jagung, kedelai, dan sebagainya. 

Hadi Satyagraha
Jakarta Pusat

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus