Menolak Pembatasan Premium

Setujukah Anda atas rencana pembatasan pembelian bahan bakar premium? (5-12 Desember 2007)
Ya
	29,82%	212
Tidak
	67,65%	481
Tidak tahu
	2,53%	18
Total	100%	711

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyetujui rancangan pembatasan pemakaian premium untuk kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penggantian ini untuk menghemat anggaran negara, karena premium yang beroktan 88 disubsidi Rp 1.500-3.000 per liter. Dengan skema ini, kendaraan pribadi harus memakai premium beroktan 90, yang subsidinya hanya Rp 500 per liter.

Ekonom Indef, M. Ihksan Modjo, tak yakin rancangan ini laik diimplementasikan. ”Ini percobaan yang mustahil,” ujarnya. Menurut dia, ada cara yang lebih gampang bagi pemerintah, yakni meninggikan pajak kendaraan bermesin besar. Beban pajak itu sebagai substitusi penggunaan premium oleh kendaraan pribadi.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan sebagian besar responden menolak rencana pembatasan pembelian bahan bakar premium, yaitu 67,65 persen, sementara yang berpendapat sebaliknya sebesar 29,82 persen. Adapun yang memilih tidak tahu sekitar 2,53 persen.

Komentar

Hanya menghemat Rp 6 triliun dengan pembatasan pembelian premium. Itu tidak ada artinya dibanding penghematan yang bisa dilakukan dengan meninjau kembali kebijakan pemberian fasilitas non-gaji bagi pejabat negara, mencegah kebocoran APBN kurang dari 30 persen, perampingan birokrasi, dan peniadaan agenda pemilihan kepala daerah tingkat dua.

Firdaus, Jakarta

Bahan bakar premium baiknya untuk kendaraan transportasi umum saja, karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi. Kendaraan pribadi selayaknya memakai pertamax, pasti mereka mampu. Kalau tidak mampu, sebaiknya naik kendaraan umum saja.

Endang, Bekasi