Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tempo.co
Apakah Anda setuju pemerintah mengenakan pajak barang mewah untuk pembelian ponsel?
|
||
Ya | ||
30,3% | 190 | |
Tidak | ||
67,1% | 421 | |
Tidak Tahu | ||
2,6% | 16 | |
Total | (100%) | 627 |
Pemerintah berencana mengutip pajak barang mewah 20 persen dari telepon seluler yang dibanderol kurang dari Rp 5 juta per unit. Alasannya, "Untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia menganggap masyarakat tak akan terbebani dengan penambahan harga jual akibat pengenaan pajak barang mewah ini. Belum juga diwujudkan, kebijakan itu menuai kritik. Analis pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menyarankan pemerintah menetapkan batasan yang pas sebelum menerapkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk telepon seluler. Menurut dia, dengan indeks harga dan daya beli masyarakat saat ini, pajak barang mewah hanya bisa dikenakan pada handphone dengan harga di atas Rp 10 juta. "Ponsel seharga itu terbilang eksklusif," katanya. Lagi pula Prastowo menilai kriteria ponsel yang akan dikenai pajak ini tidak jelas. Jika pemerintah ingin mengenakan pajak untuk jenis telepon pintar (smartphone) yang memiliki berbagai fitur dan terhubung ke Internet, saat ini hampir semua ponsel sudah punya layanan itu. "Jadi apanya yang mewah?" ujarnya. Perlawanan juga disampaikan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Elektronik Ali Soebroto Oentaryo. Dia khawatir penerapan pajak ini bakal memicu penyelundupan. "Telepon seluler itu wujudnya kecil tapi nilainya besar. Jadi gampang diselundupkan," katanya. Sekarang ini, menurut Ali, sekitar 70 juta dari 220 juta unit telepon seluler yang beredar di Indonesia ilegal. Penolakan dari analis dan pengusaha elektronik tadi sejalan dengan jajak pendapat yang dihimpun Tempo. Sebanyak 421 dari 627 responden atau 67,1 persen tidak setuju jika pemerintah menerapkan pajak barang mewah untuk pembelian ponsel. Sebaliknya, dari total responden tadi, 190 responden (30,3 persen) setuju apabila pemerintah menerapkan kebijakan ini.
Indikator Pekan Ini Apakah Anda yakin Aburizal Bakrie bakal mendapat dukungan koalisi untuk maju menjadi calon presiden? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co. |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo