Perang Mi di Taiwan

Apakah Anda percaya penarikan Indomie dan Mie Sedaap di Taiwan adalah perang dagang? 14-20 Oktober 2010
Ya
	56,62%	402
Tidak
	37,89%	269
Tidak Tahu
	5,49%	39
Total	100%	710

Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia Boediyanto menduga larangan Indomie di Taiwan bermotif persaingan usaha. Mi instan produksi Indofood ini masuk Taiwan sejak 20 tahun silam. ”Kenapa baru dipersoalkan sekarang?” katanya di Jakarta.

Dugaan semacam itu juga dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Dia meminta pemerintah mewaspadai efek domino dari keputusan Taiwan menarik seluruh peredaran produk Indomie. Merek mi Indonesia yang juga ikut dilarang adalah Mie Sedaap produksi Wingsfood.

Penarikan dilakukan setelah pemerintah Taiwan menyimpulkan ada dua bahan pengawet terlarang, methyl p-hydroxybenzoate dan benzoic acid, dalam kedua produk itu. ”Karena ini terkait dengan kesehatan manusia, bisa jadi negara lain bereaksi,” kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani.

Sebanyak 56,62 persen responden jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu meyakini keputusan pemerintah Taiwan melarang mi instan itu merupakan bagian dari perang dagang. Adapun yang berpendapat sebaliknya 37,89 persen.

”Harga barang tidak bohong, sesuai kualitas,” ucap Prawn Cracker, pembaca Tempo. Namun, kata Helmi Davide, pembaca lainnya, pemerintah wajib mengawasi dan menjaga mutu makanan. ”Terutama untuk konsumsi dalam negeri,” ujarnya.

(Ilham)

Indikator Pekan Depan Mantan presiden Soeharto dicalonkan menjadi pahlawan nasional. Diajukan oleh Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, usul itu telah melewati saringan di Kementerian Sosial. Jika disetujui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, penguasa Orde Baru itu akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Partai Golkar paling getol mendukung usul ini. Menurut Priyo Budi Santoso, ketua partai Orde Baru itu, Beringin akan ”berjuang” agar gelar pahlawan nasional bisa disematkan ke Soeharto. Tapi sejarawan Asvi Warman Adam menganggap terlalu prematur gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Sebab, Soeharto bertanggung jawab atas sederet kasus, mulai Aceh, Tanjung Priok, Timor Timur, hingga Papua. Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Juwono Sudarsono, berpendapat, pembahasan tentang gelar pahlawan bagi Soeharto sebaiknya dilakukan satu generasi atau sekitar 25 tahun setelah kematiannya. Rentang waktu itu dianggap cukup untuk meredakan kontroversi. Pantaskah Soeharto mendapat gelar pahlawan? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.