Tak Perlu Pengadilan

Apakah Anda mendukung kesepakatan RI-Timor Leste untuk tidak melanjutkan kasus pelanggaran hak asasi sebelum dan sesudah jajak pendapat 1999 ke proses hukum?
Ya
	52,76%	210
Tidak
	43,72%	174
Tidak Tahu
	3,52%	14
Total	100%	398

Para petinggi militer Indonesia yang diduga terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur kini boleh lega. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat tidak akan "menyeret" mereka ke pengadilan.

"Karena Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste tak merekomendasikan penuntutan hukum," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keadilan harus melihat ke depan, sehingga dapat digunakan untuk membangun persahabatan kedua negara," kata Presiden Ramos Horta. Korban kekerasan sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur pada 1999 memang masih bisa meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pengadilan hak asasi internasional. Tapi sebagian besar responden Tempo Interaktif, dalam jajak pendapat 16- 23 Juli lalu, sepakat dengan kedua presiden: sebaiknya tak ada proses hukum.

Komentar

Saya mendukung kesepakatan itu. Lebih penting memajukan dan menyejahterakan rakyat masing-masing, daripada berkutat dalam persoalan dan intrik politik yang tidak ada habisnya.

-Anis Apriliawati, Bekasi

Negara kita sedang menghadapi banyak hal. Selesainya masalah ini akan membantu penuntasan masalah lainnya.

-Abdurrahman, Sungailiat

Kompromi di luar jalur hukum akan menjadi preseden buruk untuk masa yang akan datang.

-Biandoko, Bogor