Tolak Pesangon untuk Anggota DPR

Mereka yang tidak setuju dengan uang penghargaan sebesar Rp 150 juta itu rata-rata menyatakan, "pesangon" untuk para wakil rakyat itu secara moral tidak bisa diberikan pada saat negara dilanda krisis ekonomi dengan membengkaknya utang. Sebaiknya sebagian anggaran untuk pesangon itu diarahkan untuk memperbaiki perekonomian negara. Apalagi, secara logika, terjadinya krisis politik dan runyamnya kondisi sosial-ekonomi saat ini tidak terlepas dari kesalahan para wakil rakyat hasil Pemilu 1997. Sementara itu, mereka yang setuju menyatakan bahwa uang penghargaan itu pantas diterima anggota DPR produk terakhir era Orde Baru karena kinerjanya yang tinggi dalam menghasilkan undang-undang.