TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut instruksi untuk menggelar acara nonton bareng film Pengkhianatan G30S PKI merupakan kewenangan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun Hasto mengingatkan agar pemimpin agar tidak menciptakan berbagai persoalan yang tak perlu.
"Sikap PDI Perjuangan yang ingin kita ke depankan adalah mari bangsa ini menatap masa depan dengan belajar dari masa lalu," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat Minggu 24 September 2017. Menurut dia, setiap pemimpin yang berkebudayaan seharusnya mempunyai tugas menyatukan, bukan menciptakan kontroversi.
Baca : Wregas Bhanuteja Tak Berminat Tonton Film G30S PKI
Dalam rangka memperingati tragedi G 30S PKI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya di daerah untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S PKI. Masyarakat pun diajak untuk ikut serta. Sejumlah Komando Distrik Militer atau Komando Resor Militer di sejumlah daerah telah menggelar nobar itu.
Meski begitu, instruksi tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang menilai film tersebut penuh propaganda pemerintahan Orde Baru sehingga tidak layak untuk diputar ulang. Namun sebagian lain mendukungnya dengan alasan untuk mengingatkan generasi muda mengenai kekejaman yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca : Warga Tegal Antusias Nobar Film G30S PKI
Meski mengusulkan adanya film G30S PKI versi baru, Presiden Joko Widodo sampai hari ini tidak melarang secara tegas pemutaran kembali film tersebut.
Hasto mengatakan bukan ruang bagi PDIP untuk mencampuri instruksi dari panglima tersebut untuk menonton film G30S PKI itu. Bagi PDIP, ujarnya, bangsa Indonesia telah kokoh dengan Pancasila. "Keseluruhan permasalahan di masa lalu jangan menjadi luka bagi bangsa ini karena kita harus menatap ke depan," ujarnya.
FAJAR PEBRIANTO
