Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Kerukunan

Oleh

image-gnews
Iklan

Kenapa kita sulit untuk rukun? Padahal dalam kerukunan itu ada ketenangan, dan dalam ketenangan itulah kita bisa berbuat yang lebih baik. Dalam kerukunan itu, kita bisa berbagi, tolong-menolong, karena konon manusia diciptakan berbeda-beda agar mengenal satu sama lain.

Barangkali kita perlu membuat lembaga baru. Supaya tampak keren, sebut saja Dewan Kerukunan Nasional. Dewan ini mengkaji kenapa kerukunan kita belakangan ini merosot dan apa masalahnya, lalu apa solusinya. Dewan berada langsung di bawah presiden. Ketimbang presiden punya Dewan Pertimbangan yang tak jelas apa pekerjaannya, lebih baik punya Dewan Kerukunan Nasional yang bisa pula berfungsi sebagai penasihat moral- ah, kata ini keren amat. Presiden sudah punya menteri selain punya berbagai lembaga di luar kementerian yang sewaktu-waktu bisa diajak untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil. Jadi, untuk apa lagi Dewan Pertimbangan? Lebur saja dan jadikan Dewan Kerukunan Nasional. Lebih fokus.

Usul saya ini serius, mohon tidak ditanggapi dengan bercanda. Meski saya bukan peneliti dan bukan lulusan universitas ternama di Jepang- yang mungkin kalian percaya jika saya menyebutkan itu dengan berbohong- saya menemukan berbagai masalah yang menyebabkan kerukunan itu terganggu. Astaga! Sangat sepele, yaitu ada di antara kita yang suka merecoki keyakinan orang lain yang tak ada urusan dengan keyakinannya sendiri. Mempersoalkan atau memberi komentar ihwal keyakinan orang lain yang menyangkut akidah yang tak bersinggungan dengan masalah sosial.

Kita tak bisa mendialogkan masalah akidah antar atau lintas agama. Sia-sia memperbandingkan ayat suci agama yang satu dengan agama yang lain seraya kemudian mengambil kesimpulan bahwa agama yang satu lebih baik dari agama yang lainnya. Yang bisa kita dialogkan adalah dampak sosial dari adanya keyakinan itu. Pengeras suara di masjid terlalu keras dan mengganggu warga, mari kita bicarakan apakah bisa diperkecil volumenya. Umat Hindu di Bali- terutama di perkotaan yang penduduknya lebih makmur- menutup jalan umum ketika membuat hajatan agama, mari kita bicarakan bagaimana baiknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita memang harus fanatik dalam beragama. Tapi fanatisme itu jangan dikaitkan ke masalah akidah agama lain. Tiada Tuhan selain Allah. Itu fanatisme umat Islam. Hanya ada satu Tuhan, yakni Brahman. Itu fanatisme umat Hindu dalam kitab sucinya. Tidak berarti umat agama lain yang tak mengenal sebutan Allah dan tak mengenal sebutan Brahman tak punya Tuhan. Lalu dicela. Bukankah Tuhan itu bahasa Indonesia? Dan bukankah sebutan Tuhan itu bisa beragam di berbagai etnis? Dalam bahasa Indonesia saja Tuhan itu beragam: Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, dan seterusnya.

Mencampur-adukkan akidah agama lalu merujuk ke agama tertentu bisa jadi sumber ketidakrukunan jika itu dilakukan di ranah publik. Tak mungkin konsep Trimurti dalam Hindu atau Trinitas dalam Kristen dirujuk ke Al-Quran, misalnya. Begitu pun sebaliknya. Dewan Kerukunan nantinya bisa memberi rumusan bagaimana kita bergaul dalam lintas agama di negeri majemuk ini. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah ada di setiap provinsi- yang tak jelas atasannya siapa- bisa jadi ujung tombak Dewan Kerukunan.

Tentu saja dewan ini tak cuma mengurusi kerukunan yang berkaitan dengan agama. Tapi setidaknya fokus ke sini saja dulu, karena aneh agama yang mengajak umatnya hidup damai, ternyata umatnya saling melaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan. Kok ajaran agama jadi menakutkan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.