Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elektabilitas Gerindra Salip PDIP Berkat Pilkada DKI dan UU Ormas

image-gnews
Logo Partai Gerindra
Logo Partai Gerindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)merilis survei elektabilitas partai politik menjelang pemilihan umum 2019. Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, mengatakan pengaruh Gerindra sebagai partai oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah membuat elektabilitas partai tersebut mampu menyalip pemenang pemilu pada 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Isu mengenai UU Ormas cukup menggerus suara PDIP dan melambungkan partai Gerindra. Ditambah dengan Pilkada DKI dengan rentetan isu penting tentang kepemimpinan muslim cukup merebut simpati publik yang mayoritas muslim,” kata Poempida di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Ahad, 3 Desember 2017.

Baca: Survei Orkestra: Elektabilitas Partai Gerindra Salip PDIP

Berdasarkan hasil survei Orkestra dengan 1.300 responden, elektabilitas Gerindra menempati posisi teratas dengan tingkat keterpilihan sebesar 15,2 persen. PDIP di urutan kedua dengan elektabilitas 12,5 persen, Partai Demokrat dengan elektabilitas 7,4 persen, dan Partai Golkar sebesar 7,3 persen.

Dominasi partai besar itu diikuti elektabilitas PKS sebesar 5,8 persen, PKB 5,4 persen, PPP dengan 3,4 persen, PAN dengan 3,3 persen, Partai NasDem dengan 3,3 persen dan Hanura dengan 2,4 persen. Partai baru Perindo dan PSI memiliki elektabilitas masing-masing 2,9 persen dan 2,0 persen. PKPI dan PBB mengikuti dengan elektabilitas 1,8 persen dan 1,6 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

English version: PDIP Not Worried Losing Muslim Voters for Supporting UU Ormas 

Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto, mengatakan ketidakpuasan publik terhadap janji politik Presiden Joko Widodo berpotensi menggerus suara PDIP. Ditambah lagi, kata dia, suara PDIP bisa terus tergerus pasca-pilkada DKI Jakarta. “Pada 2019 lebih krusial lagi,” ujarnya.


Baca: Survei Orkestra: Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi di Pilpres 2019

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menambahkan, meskipun unggul dalam survei, Gerindra belum tentu memenangkan pemilu. Sebabnya, kata dia, masih terdapat sekitar 25,6 persen suara mengambang. “Ini yang diperebutkan,” kata Emrus.

Di sisi lain, kata dia, Gerindra berpotensi memenangkan pemilu dengan berkaca pada pengalaman PDIP yang menjadi partai oposisi selama 10 tahun pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Gerindra tidak mau masuk pemerintahan, tapi dia mengontrol pemerintahan. Itu yang dilakukan PDIP saat pemerintah SBY,” ujar Emrus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.


Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.