Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menuju Perang Dagang Amerika

Oleh

image-gnews
Donald Trump. REUTERS
Donald Trump. REUTERS
Iklan

Tri Winarno
Peneliti Senior Bank Indonesia

Dalam tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sering berkeluh-kesah tentang praktik perdagangan yang tidak adil dari mitra dagang utamanya. Tapi dia hampir tidak mengambil langkah yang memadai untuk mengatasinya. Ini karena Trump sangat berharap pada Cina, salah satu mitra dagang terbesar Amerika, untuk menekan Korea Utara dalam perkara nuklir, di samping desakan dari pelaku bisnis Amerika agar Trump tidak mengambil kebijakan perdagangan yang neko-neko.

Baca Juga:

Trump mencoba untuk menahan diri, tapi pada 2018 dia dipastikan tak akan tahan lagi. Perdagangan adalah salah satu kebijakan yang kental dengan muatan ideologinya. Bagi Trump, defisit transaksi perdagangan Amerika merupakan bukti dari praktik perdagangan yang tidak adil oleh mitranya. Itu sebabnya, perlu ada langkah keras dan menentukan terhadap mitra dagang agar neraca perdagangan Amerika menjadi surplus. Trump tidak tahu bahwa defisit transaksi berjalannya adalah defisit pada tabungan terhadap investasinya.

Selain itu, Trump berusaha mempertahankan kepentingan politik konstituen utamanya, yang mayoritas adalah pekerja di sektor industri. Selain Twitter, retorika Trump merupakan senjata utamanya untuk mendulang dukungan politik. Ini bagian yang tak terpisahkan untuk membangun basis dukungan agar ia terpilih kembali pada 2020. Sampai sekarang, Trump masih menahan isu perdagangan sampai reformasi perpajakan yang diajukan Partai Republik di Kongres menjadi undang-undang. Dia tidak ingin partainya mengalami kekalahan lagi di Kongres, seperti saat akan mengubah Obama Care pada awal 2017. Begitu reformasi perpajakan diundangkan, Trump akan segera membuktikan janjinya soal perdagangan yang adil menurut versinya.

Menteri Perdagangan Wilbur Ross, Perwakilan Dagang Robert Lighthizer, dan Direktur Dewan Perdagangan Nasional Peter Navarro sepaham dengan Trump bahwa defisit perdagangan dengan Cina, Jepang, Jerman, dan Meksiko merupakan bukti bahwa selama ini Negeri Abang Sam diperlakukan kurang adil. Mereka percaya bahwa, dengan mengurangi atau bahkan menghapus defisit perdagangan tersebut, mereka akan mampu menciptakan lapangan kerja dengan pendapatan yang lebih baik bagi pekerja Amerika. Trump jelas sekali mengungkapkan hal ini dalam pidatonya pada pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, 10 November 2017: "Kami tidak akan membiarkan Amerika Serikat dimanfaatkan lagi."

Langkah-langkah riil apa yang dilakukan Trump untuk mewujudkan politik dagangnya? Pertama, sejauh ini dia telah membatalkan perjanjian kerja sama perdagangan dengan 12 negara yang tergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Trump juga akan melakukan negosiasi ulang dengan Meksiko dan Kanada untuk merevisi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, mulai 2018, Trump akan menyasar Cina, yang dia tuduh sebagai pengeksploitasi perdagangan terbesar, di antaranya melalui manipulasi nilai tukarnya. Jika tidak ada eskalasi yang signifikan atas Korea Utara, Trump akan menuduh Cina melakukan dumping dalam perdagangannya dengan Amerika, khususnya untuk baja yang dijual di bawah biaya produksi. Dia mungkin pula menyerang soal pelanggaran hak cipta sehingga pembajakan produk Amerika merajalela di pasar Cina. Langkah ini dipastikan akan memprovokasi serangan balik dari Negeri Panda. Di era Trump, Cina justru merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Di mata kader Partai Komunis Cina, tidak memberi respons yang memadai terhadap kebijakan Trump adalah tanda-tanda kelemahan.

Ketiga, Trump akan membidik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lighthizer berkali-kali menuduh sistem penyelesaian sengketa perdagangan di WTO merugikan negaranya. Amerika telah memblokir penunjukan hakim-hakim baru di panel arbitrase WTO. Kalau AS tetap berkukuh, sistem penyelesaian sengketa perdagangan di WTO akan lumpuh dalam hitungan bulan.

Dengan luruhnya WTO, Amerika akan mengambil inisiatif perjanjian bilateral antarnegara. Pendekatan ini sudah disampaikan Trump dalam pidatonya dalam pertemuan APEC tempo hari. Mengingat Amerika merupakan pasar vital bagi eksportir global, inisiatif tersebut akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme perdagangan internasional. Ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara pengekspor utama ke Amerika.

Implikasinya, negara-negara Asia dan Eropa harus segera mempersiapkan skenario terburuk. Dengan menghidupkan TPP tanpa keterlibatan Amerika, Jepang dan negara-negara Asia-Pasifik lainnya sudah berada pada jalur yang benar. Namun, dengan keganasan tim Trump, mitra dagang Amerika harus melipatgandakan energi, taktik, dan staminanya. Di atas semuanya, mereka harus bersatu membangun aliansi yang lebih solid.

Pangsa ekspor Indonesia ke Amerika pada 2015 saja mencapai 11,6 persen. Amerika menduduki peringkat pertama tujuan ekspor non-migas Indonesia. Untuk itu, menteri koordinator ekonomi bersama departemen terkait harus segera menyusun gugus tugas yang andal untuk menghadapi negosiasi bilateral dengan Amerika.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.