Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik Investasi, Sri Mulyani Siapkan Empat Insentif Fiskal

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan empat insentif fiskal untuk menarik minat investor. Kebijakan tersebut akan diterapkan dalam waktu dekat.

Salah satu insentif tersebut berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Pemerintah akan memperluas bidang usaha penerima insentif ini dari 143 bidang usaha yang telah terdaftar saat ini. Kebijakan itu merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang investasi sore tadi.

Sri Mulyani mengatakan penambahan bidang usaha akan dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian ESDM, Kementerian Industri, dan Kementerian Pariwisata. "Bidang usahanya akan kami umumkan setelah kami merevisi PMK," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Simak: Jika Kondisi Ekonomi Kartu Kuning, Ini Respon Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo juga meminta proses untuk memperoleh tax allowance dibuat lebih pasti dan sederhana. Sebab selama insentif ini tersedia sejak 10 tahun lalu, tak banyak investor yang tertarik. Sri Mulyani mencatat, hanya ada 9 pengusaha yang menggunakan insentif ini tahun kemarin.

Investor tak mau mengambil insentif salah satunya karena tak ada kepastian. "Selain ada sektor yang tidak tahu, ada yang sudah dapat janji tapi tidak dipenuhi dan ada yang dijanjikan dapat fasilitas tertentu tapi tidak diberikan," ujar Sri Mulyani.

Presiden pun ingin pemerintah memberi kepastian kepada investor saat pengajuan tax allowance dilakukan. "Sehingga waktu investasi, dia sudah bisa mengkalkukasi beban yang diperoleh," kata Sri Mulyani.

Insentif fiskal lainnya yang disiapkan berkaitan dengan tax holiday. Pemerintah akan menetapkan besaran pasti pengurangan PPh yang selama ini dipatok berdasarkan kisaran 10-100 persen.

Jangka waktu fasilitas tax allowance juga akan dibuat setara, tak lagi dicantumkan berkisar 5-15 tahun. Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan memperpanjang batas waktu pemberian tax allowance. Saat ini tax allowance bisa diperpanjang hingga 20 tahun. "Kami akan gunakan benchmark negara tetangga. Di Thailand misalnya bisa sampai 30 tahun," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Peraturan Menteri Keuangan direvisi. Pemerintah berharap upaya ini bisa memberikan kepastian dan alternatif yang kompetitif dibanding negara lain.

Presiden Joko Widodo juga meminta batasan nilai perusahaan diturunkan, khusus untuk perusahaan yang berkaitan dengan edukasi. "Termasuk pelatihan vokasi," kata Sri Mulyani.

Insentif fiskal ketiga berkaitan dengan usaha kecil dan menengah. Pemerintah tidak akan menjadikan pengasilan perusahaan modal ventura yang menjadi bagian laba sebagai objek pajak penghasilan.

Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 1995 untuk mengakomodasi kebutuhan insentif usaha kecil dan menengah. Pemerintah akan menyesuaikan batasan nilai perusahaan penerima insentif dengan UU UMKM dan menegaskan fasilitas perpajakan untuk perusahaan modal ventura yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Insentif fiskal terakhir yang disiapkan adalah memberikan fasilitas PPh bagi kegiatan penelitian dan pengembangan serta perusahaan yang melakukan pelatihan bagi tenaga kerjanya dan vokasi. "Kegiatan itu diperbolehkan melakukan tax deduction yang lebih tinggi dari yang mereka keluarkan, bisa 200 persen," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan mengurangi tarif pajak final untuk usaha kecil dan menengah. Tarif yang awalnya dipatok satu persen akan dikurangi menjadi 0,5 persen.

Sri Mulyani berharap paket insentif fiskal yang telah disiapkan bisa meningkatkan minat investasi di Indonesia. Menurut dia, Presiden Joko Widodo menekankan proses dan kemudahan insentif investasi harus diperbaiki secara radikal. "Ini pekerjaan rumah kami para menteir agar investasi bisa ditingkatkan," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

21 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

21 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

22 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM