TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengancam pengkritik Presiden Joko Widodo tidak mewakili pemerintah. Ia menampik jika atas dasar itu, maka pemerintahan Jokowi dianggap arogan.
Hal ini Johan sampaikan menanggapi permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY agar pemerintah tidak arogan menanggapi kritik. Presiden Indonesia ke-6 ini menuturkan kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat.
Baca: Soal Ancaman Luhut, Politikus PAN: Jangan Baper
"Harus ditanya dulu ke Pak SBY, pernyataan mana yang dianggap arogan. (Pernyataan) pak Luhut, kan. Pak Luhut menurut saya, tidak mewakili sikap presiden," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 21 Maret 2018.
Polemik pernyataan Luhut berawal saat ia berpidato dalam sebuah seminar tentang kelautan di Badan Pengawas Keuangan RI, pada Senin, 19 Maret 2018. Ia mengancam bakal membuka dosa pihak yang kerap menuduh Jokowi. Tanpa menyebut siapa yang dimaksud, Luhut mengatakan dirinya menyimpan catatan 'dosa-dosa' mereka.
Sehari sebelum pidato Luhut, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menuduh Jokowi berusaha mengibuli rakyat lewat program pembagian sertifikat tanah.
Baca: Polemik Luhut dan Amien Rais, SBY: Selesaikan dengan Kekeluargaan
Lewat keterangan pers, SBY meminta Luhut dan Amien menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan. SBY menilai kedua orang itu adalah sahabatnya.
SBY mengatakan mengkritik pemerintah diperbolehkan asal tidak fitnah. Sebaliknya pemerintah diminta jangan cepat marah kalau ada kritik dari rakyatnya. Menurut SBY, pemerintah tak boleh anti terhadap kritik. Apalagi jika kritikan itu disampaikan dengan baik dan didukung data yang konkret.
Bila pernyataan Luhut menuai polemik, Johan mengatakan hal itu lantaran gaya penyampaian dan pilihan kata-katanya yang mungkin tidak tepat. "Karena itu perlu dijelaskan bahwa ini bukan sikap presiden," ujarnya.
