TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau dana desa hingga akhir April 2018 tumbuh lebih lambat daripada tahun sebelumnya di periode yang sama.
Hal tersebut disebabkan oleh perbaikan tata kelola transfer ke daerah berkaitan dengan terjadinya kasus korupsi yang menyeret salah satu mantan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, beberapa waktu lalu.
"Ini terkait kejadian-kejadian korupsi kemarin. Jadi kami harus memastikan agar transfer dana desa ini bermanfaat dan tepat. Sehingga ada pelambatan di TKDD," ujar Sri Mulyani di kantornya, Kamis, 17 Mei 2018.
Baca: Sri Mulyani: Pemerintah Kucurkan Rp 39 T untuk Subsidi Energi
Berdasarkan data Kementerian Keuangan sampai akhir April 2018, realisasi penyaluran TKDD adalah Rp 251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu alokasi TKDD dalam APBN 2018 sebesar Rp 766,16 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan realisasi penyaluran TKD tersebut tidak secepat yang diharapkan. Sebab, realisasi tersebut Rp13,5 triliun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 265,43 triliun atau 34,6 persen dari pagu alokasi TKDD.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dari sisi dana desa sendiri, angkanya terus bertambah. Hingga 16 Mei 2018, dana desa sudah mengalami pertumbuhan mencapai Rp 16,7 triliun atau 27,8 persen. Namun memang ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menurut pria yang juga atasan Yaya Purnomo sewaktu menjabat dulu itu, masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan, seperti penerapan peraturan bupati dan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. "Untuk itu, kami sudah memanggil semua bupati dan wali kota, yaitu 434 wali kota, ke Jakarta, kemarin (16 Mei 2018). Dana desa tahap satu sudah 100 persen tersalurkan sebesar Rp 12 triliun," ujar Boediarso.
Sementara itu, untuk dana desa tahap dua, yang terealisasi baru Rp 4,68 triliun dari target Rp 24 triliun. "Kami optimistis, hingga akhir semester pertama nanti, paling tidak sudah 60 persen dari total pagu dapat tersalurkan seluruhnya ke RKUD (sebesar Rp 36 triliun)," ujar Boediarso memberikan penjelasan lebih rinci dari pernyataan Menteri Sri Mulyani sebelumnya.
