Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setya Novanto Sebut Politikus PDIP Ini Terima Duit e-KTP

image-gnews
Terpidana mantan ketua DPR Setya Novanto bersama dua tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, dan empat saksi lainnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Mei 2018. Menurut keterangan saksi dalam sidang ini, terungkap adanya bagi-bagi uang 1 juta dolar Singapura kepada 2 politikus Partai Golkar, yakni Melchias Marcus Mekeng dan Markus Nari. TEMPO/Imam Sukamto
Terpidana mantan ketua DPR Setya Novanto bersama dua tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, dan empat saksi lainnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Mei 2018. Menurut keterangan saksi dalam sidang ini, terungkap adanya bagi-bagi uang 1 juta dolar Singapura kepada 2 politikus Partai Golkar, yakni Melchias Marcus Mekeng dan Markus Nari. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto mengatakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto pernah menyerahkan uang korupsi e-KTP sebanyak US$ 350 ribu kepada politikus PDIP, Arif Wibowo.

“Untuk Arif yang menyerahkan itu Sugiharto ke rumahnya membawa 350 ribu dolar dengan tas hitam,” kata Setya saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 21 Mei 2018.

Baca: Keponakan Setnov Sebut Politikus Demokrat Terima Duit E-KTP

Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Pengadilan telah memvonis dirinya bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.

Mulanya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Setya pernah membuat kronologi aliran dana korupsi e-KTP ke sejumlah politikus Senayan. Setya membuat kronologi itu saat mengajukan diri sebagai justice collaborator ke KPK.

Menurut jaksa, dalam kronologi tersebut Setya menjelaskan ada aliran dana untuk beberapa politikus, yakni Olly Dondokanbey sebanyak US$ 500 ribu, Tamsil Linrung US$ 500 ribu, Mirwan Amir US$ 500 ribu, Melchias Mekeng US$ 500 ribu, Arif Wibowo US$ 250 ribu, Chairuman Harahap US$ 500 ribu dan Jafar Hafsah US$ 250 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Setya Novanto Curhat Sahur Pakai Sayur Lodeh di LP Sukamiskin

Namun, Setya menganulir pernyataannya tersebut. Setya mengatakan informasi mengenai aliran dana ke anggota DPR yang benar dimiliki keponakannya, Irvanto Pambudi Cahyo. Irvanto dalam beberapa kesempatan kerap disebut berperan kurir uang e-KTP untuk anggota parlemen Senayan.

Sementara soal informasi adanya uang untuk Arif, Setya Novanto mengatakan mengetahuinya dari Sugiharto. Dia bilang telah mengkonfirmasi hal itu kepada Sugiharto dua pekan lalu. Menurut dia, Sugiharto membenarkan. “Iya benar saya yang memberikan pada Arif itu,” kata Setya menirukan Sugiharto.

Saat bersaksi dalam persidangan Setya Novanto pada 19 Februari 2018, Arif Wibowo membantah menerima duit e-KTP. Ia mengaku baru saja menjadi anggota dewan saat pembahasan proyek e-KTP dilakukan di Senayan. "Sakit kepala saya. Saya nangis. Waktu itu saya masih anggota (DPR) baru dan saya tidak mengerti lebaran politik itu bagaimana," kata dia saat itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Medan, Prioritaskan Kader Partai

3 jam lalu

Ketua Tim Penjaringan Calon Wali Kota/Calon Wakil Wali Kota Medan Medan Zulchari Pahlawan (tengah) memberikan keterangan di Medan, Senin (15/4/2024). (ANTARA/ M. Sahbainy Nasution)
Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Medan, Prioritaskan Kader Partai

Untuk koalisi, Golkar mengutamakan Koalisi Indonesia Maju.


Soal Bobby Nasution Ditolak PDIP di Pilkada Sumut, Kata Gibran dan Peluang Diusung Golkar

5 jam lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Walikota Medan, Bobby Nasution hadir ke Kantor DPP Partai Golkar pada Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Yohanes Maharso.
Soal Bobby Nasution Ditolak PDIP di Pilkada Sumut, Kata Gibran dan Peluang Diusung Golkar

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi Bobby Nasution yang ditolak oleh PDIP.


PDIP Sebut Bambang Pacul Tak Berkenan Maju Pilgub Jawa Tengah 2024

6 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
PDIP Sebut Bambang Pacul Tak Berkenan Maju Pilgub Jawa Tengah 2024

Djarot Saiful Hidayat mengatakan Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul tidak berkenan untuk ikut kontestasi pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2024.


Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024. Airlangga didampingi sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengikuti agenda tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

PAN berharap PPP mau mengikuti kontrak politik yang telah ditetapkan partai pendukung Prabowo-Gibran.


Tak Hanya dari Megawati, MK Juga Terima Amicus Curiae dari BEM FH 4 PTN

8 jam lalu

Kepala Bagian Sektap AACC Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Andi Hakim menerima
Tak Hanya dari Megawati, MK Juga Terima Amicus Curiae dari BEM FH 4 PTN

MK hari ini menerima berkas Amicus Curiae dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan BEM FH dari empat perguruan tinggi.


Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

8 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan PDIP saja.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

10 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Hasto Ungkap Hubungan Megawati dan Jokowi, Tak Ada Pertemuan Saat Lebaran

10 jam lalu

Presiden Jokowi memberikam keterangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hasto Ungkap Hubungan Megawati dan Jokowi, Tak Ada Pertemuan Saat Lebaran

Istana Kepresidenan sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati.


Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

11 jam lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful merespons kabar jika Tri Rismaharini atau Risma maju di Pilkada Jakarta 2024.


Megawati Kirim Surat Amicus Curiae: Semoga Ketuk Palu MK Bukan Palu Godam

11 jam lalu

Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka
Megawati Kirim Surat Amicus Curiae: Semoga Ketuk Palu MK Bukan Palu Godam

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuliskan surat amicus curiae ke MK. Bertuliskan tangan, Mega menyitir perkataan RA Kartini.