TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sepakat menunggu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang sedang melakukan audit internal di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, terlebih soal defisit keuangan. Sri Mulyani mengatakan tujuannya adalah untuk melihat secara detail mengenai BPJS, khususnya soal tagihan yang sudah dibayar pemerintah sampai Juli 2018 dan komponennya.
BACA: Sandiaga Sentil Pajak Mobil Sri Mulyani, Kemenkeu: Sudah Dibayar
"Kemudian kami ingin melihat pola selama ini ke belakang, sehingga kami juga bisa melihat sebetulnya tren dari masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan seperti apa," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kamis, 9 Agustus 2018.
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan usai bertemu Menko PMK Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Kepala Kantor Staf Presiden dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Sri Mulyani mengatakan dalam rapat tersebut Djuwita Moeloek juga sudah menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan soal bagaimana mereka membuat standarisasi dari sisi pelayanan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada versi berbeda mengenai standar pelayanan.
"Jadi ini kami tunggu saja satu minggu atau dalam waktu dekat BPKP akan menyampaikan kepada kami dan kami lihat angkanya," ujar Sri Mulyani.
BACA: Sri Mulyani Genjot Konsumsi Tumbuh 5 Persen di Akhir 2018 Sebab..
Di lokasi yang sama Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, mengatakan saat ini belum mengetahui defisit BPJS hingga kuartal I 2018. "Yang saya bisa sampaikan yang audited di 2017 itu kan sekitar Rp 9 triliun koma. Kalau di 2018 tentu tadi, kementerian menunggu hasil audit," kata Nopi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan nantinya keputusan akhir akan diputuskan dalam Peraturan Menteri saat semua hasil audit telah diketahui, khususnya berapa mismatch anggaran BPJS.
"Dari situ kami prinsip anggaran berimbang. Prinsipnya pelayan kepada masyarakat itu berjalan terus menurus jangan pelayann berhenti, itu prinsip kita pemerintah. Soal dari mana sumbernya dan bagaimana penyelesaiannya itu bagian kami, pemerintah," kata Fachmi.
HENDARTYO HANGGI
