TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah belum berencana memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha guna menggenjot masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri.
Baca juga: Alasan Sri Mulyani Sebut Defisit Perdagangan USD 2,03 M Anomali
Sebab, saat ini telah ada beleid yang mengatur soal diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari devisa hasil ekspor (DHE) yang disimpan atau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.
"Kalau Kemenkeu sudah ada PMK yang memberikan insentif terhadap PPh, sehingga DHE bisa stay lebih dari 1,3,6, bahkan 12 bulan," ujar Sri Mulyani di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Agustus 2018.
Sehingga, ia menegaskan sampai saat ini belum ada rencana untuk memberikan insentif lain kepada para pengusaha. "Enggak ada, dari kami tidak."
Adapun insentif baru, menurut Sri Mulyani, diberikan melalui Bank Indonesia. BI telah menyampaikan adanya instrumen swap yang bisa menguntungkan para pengusaha. "Tadi disampaikan dan dijelaskan dari perbankan bahwa mereka tidak menambah fee-nya untuk mendapatkan swap tersebut," kata Sri Mulyani.
Setiap fasilitas itu, kata Sri Mulyani, telah disampaikan kepada para pengusaha dalam pertemuan bersama para pelaku usaha yang digagas Kamar Dagang dan Industri Indonesia kemarin sore. Namun, dari pertemuan itu, menurut dia, tidak ada komentar dari kalangan pengusaha.
"Kami akan lihat saja pelaksanaannya di perbankan, kesulitan selama ini apa dari insentif itu," kata Sri Mulyani.
