Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua KEIN: Ekonomi Rakyat Basis Ekonomi Nasional

image-gnews
Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta.
Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta.
Iklan

INFO NASIONAL – Ekonomi yang berbasis rakyat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah era globalisasi, sehingga mampu menciptakan arus baru dalam sistem perekonomian.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan, era globalisasi menawarkan dinamika perubahan yang sangat cepat. Perubahan cepat tersebut harus direspons dengan pemikiran yang tidak biasa.

"Kalau sebelumnya pembangunan ekonomi itu dari atas ke bawah, kali ini kita harus bisa membangun ekonomi dari bawah, yang mana keterlibatan rakyat lebih jauh lagi dari biasanya," ujarnya dalam Simposium Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Pembangunan ekonomi berbasis rakyat itu juga sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita para pendiri bangsa. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pembangunan bangsa.

"Ekonomi rakyat ini tentunya akan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju karena rakyat menjadi arus utama dalam kegiatan ekonomi," ucap Arif.

Menurut dia, cita-cita ekonomi kerakyatan tersebut bukanlah mimpi besar. Pasalnya, pemerintah menciptakan peluang bagi umat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbagai kebijakan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi hingga ke perbatasan dan pembangunan poros maritim.

Kemudian, pemberian sertifikasi lahan yang kian banyak dari tahun ke tahun dan didukung meningkatnya alokasi kredit usaha rakyat (KUR) setiap tahunnya dengan bunga yang semakin rendah.

"Ini yang harus direspons masyarakat. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa menjadi peluang bagi mereka untuk menciptakan arus baru perekonomian, karena pemerintah memberikan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi," kata Arif.

Kendati demikian, Arif melanjutkan, ekonomi keumatan perlu dukungan yang lebih dari pemerintah dan para pemangku kepentingan lain. Misalnya dengan adanya pelatihan dan pembinaan. “Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.” (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.