Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ijtima Ulama 2 dan Kekhawatiran Agama Jadi Komoditas Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar Ijtima Ulama 2 pada Ahad, 16 September 2018. Tokoh dan ulama, termasuk Rizieq Shihab yang mengikuti acara itu lewat sambungan video konferensi, sepakat menyatakan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Baca juga: Ada Penolakan Ijtima Ulama II, Sekjen PAN: Dukungan Ulama Penting

Keputusan Ijtima Ulama 2 ini berbeda dengan keputusan Ijtima Ulama 1, yang merekomendasikan nama calon wakil presiden Prabowo adalah Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri. Dalam kesempatan Ijtima Ulama 2, Prabowo diminta menjelaskan mengapa tak memilih dua nama yang direkomendasikan tersebut.

Tidak diketahui apa alasan yang diungkapkan Prabowo mengenai alasannya memilih Sandiaga Uno, bukan dua nama yang direkomendasikan tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan Prabowo mengatakan tak ingin memecah belah umat karena di kubu Jokowi telah memilih ulama sebagai calon wapres, yaitu Ma'ruf Amin.

Prabowo, seusai penandatanganan pakta integritas, menyampaikan terima kasih dan terharu atas dukungan yang diberikan Ijtima Ulama 2.

"Atas nama Prabowo-Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada Ijtima Ulama 2 dari GNPF Ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, atas dukungan yang begitu ikhlas diberikan. Ini sungguh adalah waktu yang mengharukan bagi diri saya. Dan saya sudah berjanji kepada Ijtima, saya akan berbuat yang terbaik, seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo.

Gelaran ijtima ulama ini sempat disinggung Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia berharap masalah agama tidak dibawa ke dalam urusan politik.

"Bukan enggak ada hubungannya antara agama dan politik. Ada (hubungannya), cuma jangan dibawa ke arah politik yang akhirnya masyarakat menjadi bingung," ujarnya di area tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

Mantan panglima TNI ini menyarankan agar para pemuka agama tetap fokus pada kegiatan membimbing umat. Jika terus bermain politik, kata Moeldoko, masyarakat yang akan terkena imbasnya. "Kasihan umat. Mau ke mana nanti," ucapnya.

Menurut Moeldoko, sudah banyak publik figur, yang tadinya aktif di kegiatan agama lalu beralih ke politik, malah ditinggal jemaahnya. Ia berharap hal ini tidak sampai terjadi kepada para tokoh agama yang menggelar Ijtima Ulama 2.

Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab, membantah tengah memainkan politik transaksional melalui Ijtima Ulama 2.

"Para ulama bukan sedang menjalankan politik transaksional. Dukungan kami ikhlas untuk Prabowo - Sandiaga," tutur Rizieq melalui pesan suara kepada peserta Ijtima Ulama 2, Ahad, 16 September 2018, di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta.

Rizieq mengklaim adanya kesepakatan yang tandatangani dalam Ijtima Ulama 2 murni dilakukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Ia juga mengatakan kemenangan yang nanti diperoleh pasangan yang diusungnya merupakan kemenangan berkah.

Baca juga: Ijtima Ulama 2, Begini Kata Sandiaga Soal Janji Pulangkan Rizieq

Kesepakatan untuk mendukung Prabowo - Sandiaga telah ditandatangani para petinggi GNPF dalam Ijtima Ulama 2. Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang Penetapan Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan terbitnya pakta integritas itu, Rizieq meminta pengikutnya menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Pentolan FPI itu mengatakan dukungan ini dilakukan untuk memperjuangkan politik negara yang tunduk akan syariat dan konstitusi. Dia pun emoh bila ada pihak yang menyebut hal ini sebagai transaksi politik.

Bagi Rizieq, yang dilakukan dalam ijtima tersebut merupakan politik identitas. Politik identitas, kata dia, juga pernah dilakukan para pahlawan untuk melawan penjajah. Di antaranya pada masa Teuku Umar, Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro.

"Politik identitas juga pernah dilakukan Sukarno saat menandatangani piagam Jakarta dan Dekrit Presiden 1959," katanya. Rizieq mengklaim ia dan kelompok penggerak 212 juga pernah menggalakkan politik identitas saat pilkada DKI 2017 lalu dalam rangka mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Politik yang dimaksud ini dilakukan untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. "Agar konstitusi negara dan semua turunan perundang-undangannya selalu terjaga dan terkawal," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Aksi Bela Islam Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama 2 dibatalkan jika isi rekomendasinya tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.

Baca juga: Prabowo Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya

Dari informasi yang diperoleh Kapitra, Ijtima Ulama 2 akan mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres-cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam pilpres 2019.

"Saya minta batalkan Ijtima Ulama 2 kalau cuma mau dukung Prabowo - Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 15 September lalu.

Menurut dia, jika GNPF Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, seharusnya ulama yang menjadi capres atau cawapres. Namun yang terjadi Sandiaga Uno yang dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo, padahal Sandi merupakan pengusaha dan politikus.

Pihaknya pun mengaku heran dengan keputusan Ijtima Ulama 2 yang mendukung Prabowo - Sandiaga.

"Ijtima Ulama I merekomendasi cawapresnya Prabowo dari ulama. Tapi ini diabaikan, ijtima dikhianati. Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu. Kalau Ijtima Ulama 2 cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

AHMAD FAIZ | FRANSISCA CHRISTY | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

1 hari lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

22 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

23 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

23 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

24 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

24 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

40 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

46 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

50 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?