Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pilpres, Koalisi Prabowo - Sandiaga Bebaskan Kepala Daerah

image-gnews
Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan bakal Sandiaga Uno memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. Prabowo-Sandi bersama koalisi partai pengusungnya mengkritisi kondisi perekonomian bangsa saat ini pasca-melemahnya nilai tukar Rupiah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan bakal Sandiaga Uno memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. Prabowo-Sandi bersama koalisi partai pengusungnya mengkritisi kondisi perekonomian bangsa saat ini pasca-melemahnya nilai tukar Rupiah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak akan mendikte para kadernya yang menjadi kepala daerah terkait dukungan di pemilihan presiden 2019. Muzani mengatakan pilihan itu diserahkan kepada setiap kepala daerah.

Baca: Koalisi Prabowo Tak Akan Libatkan Kepala Daerah di Tim Pemenangan

"Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Pilihan mereka sudah kami tahu dan pasti, sehingga kami sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan," kata Muzani saat konferensi pers di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa malam, 18 September 2018.

Keputusan ini seiring dengan kesepakatan koalisi tak mengikutsertakan kepala daerah di dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Muzani berujar, dua hal ini telah disepakati dalam rapat pimpinan partai koalisi.

"Rapat juga menyetujui bahwa kepala daerah di bawah partai koalisi tidak kami minta masuk ke dalam tim koalisi Prabowo Sandi," kata Muzani.

Baca: Demokrat Minta Kepala Daerah Tak Ikut Tim Sukses di Pilpres 2019

Muzani berujar, koalisi meminta para kepala daerah agar berfokus menjalankan pemerintahan. Mereka juga diminta berkonsentrasi dalam memimpin dan mengurus daerah masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koalisi, kata Muzani, berpendapat bahwa tanggung jawab para kepala daerah ialah meningkatkan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dia pun berujar, pemilihan presiden akan menjadi urusan partai koalisi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menambahkan, koalisi juga tak mengintervensi para kepala daerah ihwal calon yang akan dipilih di pilpres 2019. Koalisi membebaskan para kepala daerah untuk menentukan pilihan masing-masing.

"Pilpres biar diurus oleh partai koalisi masing-masing dan soal pilihan itu kami serahkan kepada masing-masing kepala daerah," ujarnya.

Baca: Menangkan Prabowo - Sandiaga, PAN Minta Kepala Daerah Bergerak

Keputusan ini senada dengan pernyataan sejumlah petinggi partai koalisi sebelumnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Yandri Susanto sebelumnya mengatakan, koalisi sengaja tak menawari para kepala daerah untuk bergabung di tim pemenangan. Yandri berujar keputusan itu juga berlaku untuk para kepala daerah yang populer, semisal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Aria.

"Sampai hari ini kami menghindari itu. Kami minta mereka konsentrasi untuk mengurusi daerahnya masing-masing," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

32 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

3 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

10 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Survei Elektabilitas Airin Rachmi Diany Unggul dari Rano Karno dan Wahidin Halim untuk Pilgub Banten, Siap Maju Banten 1?

11 jam lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan  Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai menghadiri sebuah acara di Setu, Tangerang Selatan, Banten, (23/10). Setelah Gubernur Banten Atut Chosiyah jarang muncul di hadapan publik, Rano Karno yang tampil di kegiatan kegubernuran. ANTARA/Muhammad Iqbal
Survei Elektabilitas Airin Rachmi Diany Unggul dari Rano Karno dan Wahidin Halim untuk Pilgub Banten, Siap Maju Banten 1?

IPRC rilis survei elektabilitas para calon gubernur di Pilgub Banten 2024. Airin Rachmi Diany tertinggi, diikuti Rano Karno dan Wahidin Halim.


AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri acara Buka Bersama Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2025 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

Menurut AHY, Demokrat juga sudah siap untuk membantu merealisasikan kebijakan dan program di era Prabowo.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

12 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

12 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Di Hadapan Prabowo, AHY Curhat Demokrat Kehilangan Jatah Kursi di DPR

AHY menyebutkan bahwa penyebab kehilangan kursi tersebut karena maraknya vote buying atau politik uang.