Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sistem Politik Amerika Serikat: Apa Bedanya DPR dan Senat?

image-gnews
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat.[washington.org]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menguasai majelis House of Representatives atau DPR Amerika Serikat dalam pemilihan sela AS pada 6 November, meskipun Partai Republik masih menguasai Senat AS.

Dalam sistem pemerintahan AS, DPR adalah bagian dari Kongres AS. Kongres AS dibagi menjadi dua faksi, yakni Dewan Perwakilan dan Senat.

Baca: Amerika Serikat Selenggarakan Pemilu Sela 2018

Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari 435 anggota dari distrik-distrik dalam sebuah negara bagian, mewakili para calon terpilih untuk masa jabatan dua tahun di bagian legislatif Kongres AS.

DPR akan meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk diratifikasi.

Rapat Kongres AS di Capitol Hill.[washington.org]

Sementara Senat terdiri dari 100 anggota, berjumlah dua untuk setiap negara bagian AS, memilih senator untuk masa jabatan enam tahun untuk membuat undang-undang federal AS.

Baik DPR dan Senat akan bersama-sama membentuk Kongres. Kongres dibentuk gabungan anggota DPR berjumlah 435 dan Senat berjumlah 100 orang, sehingga kongres berjumlah 535 anggota. Istilah Kongres AS diperuntukan baik untuk anggota dari DPR maupun Senat.

"DPR lebih besar dan lebih khusus. Ini adalah pintu masuk ke Kongres," tutur pakar politik AS, Dr Evan Lawrence, dilaporkan dari inews.co.uk, 7 November 2018.

"Orang-orang yang bukan politisi akan masuk ke DPR. Senat jauh lebih profesional. Senat terdiri dari politikus. DPR dipilih setiap dua tahun sekali, sementara Senat dipilih setiap enam tahun sekali," tambah Lawrence.

Baca: Facebook Hapus 115 Akun Mencurigakan Sebelum Pemilu Sela AS

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari Express.co.uk, dalam sistem politik AS, pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang presiden dan kabinetnya (eksekutif), Kongres AS (badan legislatif) dan pengadilan (peradilan).

Pemisahan kekuasaan dirancang untuk menyediakan sistem checks and balances yang mencegah individu atau kelompok mana pun mendapatkan kontrol terlalu banyak.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dikelilingi oleh para pimpinan Kongres, menandatangani proklamasi untuk memperingati inaugurasi, berjudul "National Day of Hope and Resolve", di Capitol Hill, Washington, Amerika Serikat, Senin (21/1), menyusul upacara pengambilan sumpah dalam Inaugurasi Kepresidenan ke-57. AP/Jonathan Ernst, Pool

Seperti Parlemen Inggris, Kongres AS memutuskan dan membuat undang-undang yang mengatur Amerika Serikat. Kongres juga memiliki kekuatan untuk mendakwa presiden dan memakzulkan presiden.

Kongres AS terdiri atas majelis tinggi, yang dikenal sebagai Senat, dan majelis rendah yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua majelis tersebut bermarkas di Capitol Hill di Washington DC.

Adapun peran utama Senat adalah menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disetujui oleh Senat, Presiden kemudian meloloskan undang-undang apa pun, meskipun Kongres dapat meloloskan undang-undang jika ada dua pertiga mayoritas.

Masa jabatan Senat adalah enam tahun, tetapi tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batasan periode untuk Senat.

Baca: Dua Perempuan Muslim Ikut Pemilu Sela AS untuk Pertama Kali

Sementara Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, dengan tambahan enam Perwakilan yang tidak memilih. DPR memiliki wewenang eksklusif untuk menyusun undang-undang anggaran, dan untuk mendakwa pejabat Amerika Serikat yang kemudian diadili di Senat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

36 menit lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

9 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

19 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.