TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menolak disebut berebut aset lahan Jalan Jatibaru Raya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Lahan yang dimaksud menjadi tempat pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang.
Baca:
Dituding Serobot Lahan KAI, Anies: Semuanya Milik Indonesia
Manajer Senior Humas PT KAI Daerah Operasi 1, Edy Kuswoyo, mengungkapkan bahwa perusahaan negara itu terbuka jika pemerintah DKI ingin mengintegrasikan skybridge dengan Stasiun Tanah Abang. Syaratnya, pemerintah DKI harus memperhatikan aspek fasilitas umum di stasiun itu yang akan terimbas karena adanya skybridge.
“Agar tidak membebani fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di stasiun,” ujar dia melalui pesan elektronik, seperti dikutip dari Koran Tempo, Kamis 15 November 2018.
Kabar tentang perebutan aset diembuskan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. Menurut dia, PT KAI meminta pemerintah DKI membayarkan sejumlah uang karena membangun jembatan di atas aset mereka.
Baca juga:
Skybridge Telah Tersambung dengan Stasiun Tanah Abang, Tapi
Sedangkan pemerintah DKI menganggap jalan itu milik negara. "Keduanya mengklaim memiliki jalan tersebut dengan dua dasar hukum yang berbeda," kata Teguh ketika mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Karena negosiasi kedua instansi alot, Ombudsman berinisiatif menengahinya.
Edy membantah tuduhan bahwa PT KAI meminta sejumlah uang kepada pemerintah DKI. Menurut dia, stasiun merupakan tempat publik, sehingga proses integrasi dengan jembatan penyeberangan multiguna itu harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.
Khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, dan kebersihan stasiun. Apalagi, kata dia, saat ini jumlah penumpang kereta di Stasiun Tanah Abang mencapai 130 ribu per hari.
Baca:
Ombudsman: Sumber Kisruh PT KAI dan DKI Pada Toilet, Solusinya?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga membantah berselisih dengan PT KAI perihal aset di Jalan Jatibaru Raya itu. Menurut dia, pemerintah DKI dan PT KAI memiliki pelanggan yang sama, yakni warga Indonesia.
“Kami enggak tanya kan yang naik (skybridge) itu KTP-nya DKI atau KTP-nya Banten, kan tidak," ujarnya di kantornya.
Kondisi tangga yang menghubungkan pintu selatan Stasiun Tanah Abang dengan skybridge, Rabu, 14 November. Tempo/M Yusuf Manurung
Karena itu, Anies melanjutkan, sudah seharusnya pemerintah DKI dan PT KAI memikirkan pembangunan fasilitas untuk masyarakat luas. Pemerintah DKI dan perusahaan negara itu bisa berbagi tugas di kawasan Stasiun Tanah Abang.
Baca juga:
DKI Minta PT KAI Buka Akses Skybridge Tanah Abang
Anies menjelaskan, saat ini pembangunan jembatan multiguna telah mencapai 96 persen dan akan rampung pada 23 November mendatang. "Tinggal finishing, terutama halte non-Transjakarta, tanaman rambat, dan tambahan pekerjaan kecil di kanan-kiri lokasi konstruksi," katanya.
