Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ingin Semua Pejabat Daerah Siap dengan DAU Dinamis

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) dan Inspektur Jenderal Sumiyati menghadiri Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) dan Inspektur Jenderal Sumiyati menghadiri Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita panjang lebar soal perubahan yang terjadi pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2019, penyaluran DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah resmi dilakukan secara final alias tetap dan tidak berubah dalam satu tahun anggaran.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Kampus Vokal Hadapi Isu Perubahan Iklim

"Tahun lalu kami coba DAU dinamis, ternyata daerah belum siap," kata Sri saat memberi sambutan kepada ratusan pejabat daerah dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

DAU merupakan anggaran yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah resmi menaikkan DAU sebesar Rp Rp 417,9 triliun, dari tahun lalu yang hanya Rp 401,5 triliun.

Di sisi lain, penyaluran DAU secara final sebenarnya bukanlah hal baru karena sudah dilakukan sebelum tahun 2017. Namun, Kementerian Keuangan kemudian melihat sistem DAU final ini justru berdampak pada beban keuangan negara ketika terjadinya penurunan penerimaan negara. Sehingga mulai 2017, sistem penyaluran DAU dibuat dinamis agar kondisi keuangan negara tetap
sehat.

Tapi niatan Kemenkeu ini justru menimbulkan kondisi lain di daerah. "Daerah siap DAU naik, tapi gak siap turun," ujar Sri disambut oleh tawa pejabat daerah yang hadir di acara tersebut. Melihat hal itu, Sri langsung menimpalinya, "Langsung ketawa dan tepuk tangan, itu menggambarkan pengertian yang salah."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri mengatakan bahwa di pemerintah pusat, kondisi keuangan negara juga bersifat dinamis karena terpengaruh kondisi eksternal. Misalnya, harga minyak dunia diasumsikan US$ 70 per barel, ternyata hasilnya US$ 50 per barel. Lalu kurs rupiah yang diasumsikan Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat, ternyata jadinya Rp 14.400. Itulah sebabnya, kata Sri, anggaran harus dikelola secara dinamis berdasarkan proyeksi dan estimasi.

Kondisi eksternal tersebut juga mau tak mau menyebabkan penerimaan negara pun berubah-ubah. Sehingga, Sri menilai DAU pun harusnya bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan
penerimaan. Bagi Sri, suatu daerah harus bisa memiliki kemampuan penyesuaian anggaran secara dinamis. "Kalau lagi tumbuh harus bisa saving, kalau lagi turun, gelontorkan uang ke masyarakat agar ekonomi bisa tumbuh, itulah esensi dari kebijakan fiskal," ujarnya.

Tapi kemudian, kata Sri, pemerintah daerah yang belum siap dengan DAU dinamis ini justru melapor ke Presiden Joko Widodo, mengeluh ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, lalu ke Ketua DPR hingga DPD. "Akhirnya, yowislah (ya sudahlah) kami bikin final dulu," tuturnya. Maka dengan begitu, nasib DAU dinamis pun kandas, hanya bertahan dua tahun saja dari 2017 dan 2018.

Tapi Sri tak ingin berlama-lama dengan sistem DAU final ini. Sri telah meminta anak buahnya yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan pelatihan
terus-menerus agar pemerintah daerah bisa mengelola anggaran dengan lebih baik. "Agar suatu saat nanti, saya minta DAU final akan diubah lagi menjadi dinamis, kalau kapasitas fiskal daerah sudah lebih baik," ungkap Sri Mulyani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

47 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

10 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

10 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

11 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

14 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.