TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa meminta Bupati Garut mengundang jajarannya untuk menghadiri kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 19 Januari 2019. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang diteken pada 16 Januari 2019.
Baca juga: Jokowi Ikut Pangkas Rambut Masal Oleh Persaudaraan Garut
Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Taufik Madjid, itu tertulis permintaan agar Bupati Garut memfasilitasi dan mendukung kunjungan kerja Jokowi. "Berupa mobilisasi peserta dan undangan untuk dapat hadir," begitu petikan surat yang salinannya Tempo dapatkan. Kemendes menjamin makan dan snack peserta.
Peserta yang disebut antara lain 50 orang SKPD yang terdiri dari 11 camat, serta masing-masing 421 kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Kemendes juga meminta 379 pengurus BUMDes, 421 PKK Desa, 421 guru PAUD, dan 842 kader Posyandu untuk hadir. Peserta lainnya yang juga diminta hadir ialah pendamping desa dan tenaga ahli P3MD sebanyak 223 orang, TPID 41 orang, dan tokoh masyarakat 157 orang.
Taufik Madjid mengatakan aparatur desa sengaja diundang untuk mendengarkan langsung evaluasi dan sosialisasi program prioritas dana desa 2019. "Itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengingatkan masyarakat desa supaya uang yang banyak itu tidak disalahgunakan karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan desa," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 19 Januari 2019.
Baca Juga:
Baca juga: Ketika Jokowi Napak Tilas Jejak Charlie Chaplin di Garut
Dia menampik surat edaran itu bentuk mobilisasi massa untuk kampanye. Taufik menegaskan surat itu hanya undangan. "Acara ini penting untuk didengarkan agar dana desa lebih berkualitas," kata dia. Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Garut hari ini. Salah satu agendanya ialah menghadiri acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Acara itu digelar di Gelanggang Olah Raga SOR Ciateul, Garut.
Dalam kesempatan itu Jokowi berpesan agar dana desa digunakan untuk meningkatkan perekonomian di desa. Jokowi meminta uang yang dikucurkan dari pusat terus berputar di desa. Kepada para pejabat desa, dia juga menekankan pentingnya pendampingan agar penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Baca juga: Pertimbangan Presiden Jokowi Membebaskan Abu Bakar Baasyir
Simak kabar terbaru seputar Presiden Jokowi hanya di Tempo.co.
