Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung AS Pilihan Trump Dilantik, Demokrat Kecewa

image-gnews
William Barr tersenyum selama jeda dalam dengar pendapat Komite Kehakiman Senat tentang pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]
William Barr tersenyum selama jeda dalam dengar pendapat Komite Kehakiman Senat tentang pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nominasi Presiden Donald Trump untuk jaksa agung, William Barr, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS pada Kamis di Oval Office. Barr dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts selama upacara tertutup pengambilan sumpah.

Dikutip dari ABC News, 15 Februari 2019, Barr dilantik hanya beberapa jam setelah Senat menyetujui nominasi Barr, yang diusung Trump, dengan 54-45 suara.

Barr sekarang akan mengepalai Departemen Kehakiman selama masa yang sangat penting, mengawasi penyelidikan khusus penasihat Robert Mueller terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.

Baca: Trump Desak Jaksa Agung Hentikan Penyelidikan soal Rusia

Pemilihan Senat terhadap Barr mayoritas tentu ditentang oleh Demokrat. Namun senator Demokrat, Joe Manchin dari Virginia Barat, Krysten Sinema dari Arizona, dan Doug Jones dari Alabama berubah haluan dan memberikan suara untuk mendukung Barr.

Senator Republik Rand Paul dari Kentucky adalah satu-satunya Republikan yang menentang konfirmasinya.

William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]

Senator Dianne Feinstein, Demokrat pada Komite Kehakiman Senat, yang memiliki pengawasan terhadap Departemen Kehakiman, mengecam konfirmasi Barr dalam sebuah pernyataan Kamis.

"Departemen Kehakiman membutuhkan seorang pemimpin yang akan independen dari Gedung Putih dan yang mampu melawan Presiden Trump. Bill Barr tidak menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang independen," kata Feinstein."Pandangannya tentang kekuasaan eksekutif, pada dasarnya mengatakan presiden berada di atas hukum, dan penolakannya untuk berkomitmen untuk merilis laporan Mueller, atau melindungi penyelidikan lain yang menyokong kepentingan presiden sangat meresahkan," katanya.

Baca: Trump Ganti Jaksa Agung, Hakim Tanya Efek Kasus Pilpres 2016

"Sementara saya menentang pencalonan Bill Barr, harapan saya bahwa dia akan ingat dia adalah pengacara rakyat, bukan pengacara presiden," lanjut Feinstein.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Ketua Kehakiman Senator Lindsey Graham mengkarakterisasi Barr sebagai pilihan "luar biasa" untuk memimpin agensi.

"Dia adalah tangan yang stabil pada saat kekacauan dan dia akan membawa reformasi yang sangat dibutuhkan ke Departemen Kehakiman," kata Graham."Saya berharap untuk bekerja dengan Tuan Barr pada banyak masalah yang dihadapi pria dan perempuan dari Departemen Kehakiman dan bangsa kita secara keseluruhan."

William Barr sebelumnya menjabat sebagai jaksa agung di bawah Presiden George H.W. Bush dari 1991 hingga 1993.

Tidak mengherankan bahwa Demokrat sebagian besar memilih melawan Barr, terutama karena dia menolak untuk berkomitmen untuk merilis laporan lengkap yang diharapkan dari penasihat khusus Mueller.

"Sayangnya, Tuan Barr tidak akan berkomitmen untuk memberikan nasihat khusus temuan Mueller dan laporan akhir kepada Kongres," kata Feinstein awal bulan ini dalam menentang pencalonan Barr dalam komite.

Feinstein dan Demokrat lainnya juga mengemukakan kekhawatiran tentang memo yang ditulis Barr yang merinci pandangannya tentang kemungkinan hambatan tuntutan keadilan terhadap Presiden Trump.

Baca: Kepala Staf Pentagon Mundur, karena Trump?

Pada Juni 2018, mengenai pemecatan presiden terhadap direktur FBI saat itu James Comey pada Mei 2017, Barr berpendapat kepada Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein bahwa segala penghalang penyelidikan keadilan terhadap Trump berdasarkan pemecatan adalah "kesalahpahaman terhadap hukum yang sangat fatal".

"Saya menulis memo itu sebagai mantan jaksa agung yang sering mempertimbangkan isu-isu hukum yang penting bagi publik, dan saya membagikannya secara luas sehingga pengacara lain akan mendapat manfaat dari pandangan saya," kata Barr dalam pernyataan pembukaannya saat sidang konfirmasi.

Partai Republik mengatakan bahwa pilihan Trump, William Barr, adalah orang yang tepat untuk posisi jaksa agung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

3 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

3 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.


Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

5 jam lalu

Dari kiri: Edhy Baskoro Yudhoyono berfoto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

7 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

Partai Demokrat menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada calon presiden terpilih RI Prabowo, tapi...


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.


AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

AHY menyatakan siap menyukseskan seluruh kebijakan dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka


Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih


Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.