TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan program sertifikasi tanah bukan untuk mempermudah perusahaan properti menguasai atau membeli lahan dari rakyat dan dialihfungsikan.
Baca juga: Greenpeace Bantah Jokowi Soal Kebakaran Hutan, Ini Pendapatnya
"Jangan sampai sertifikat ini jadi justru dijual kepada yang gede-gede," kata Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin, 18 Februari 2019.
Pada kesempatan itu, Jokowi berdialog dengan seorang masyarakat asal Tangerang bernama Isra yang tidak ingin program sertifikat tanah untuk rakyat justru disalahartikan.
Ia berkeras bahwa sertifikat tanahnya yang sudah jadi itu kemudian justru mempermudah perusahaan properti untuk membeli tanah darinya dan dialihfungsikan menjadi properti.
Isra sekaligus menyatakan harapannya di hadapan Jokowi terkait ketidakinginannya atas alih fungsi lahan sawah menjadi properti.
Presiden menyambut baik keluh kesah Isra dan justru menitipkan pesan agar hal itu jangan sampai terjadi.
"Benar ini diingatkan karena di sini (Tangerang) harga tanah tinggi, banyak properti yang ingin tanah itu. Oleh sebab itu saya titip jangan sampai ini dikuasai properti," katanya.
Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat agar tidak melepas kepemilikan tanahnya kepada pihak-pihak yang ingin mengalihfungsikan lahan sawah menjadi properti.
"Apalagi yang namanya sawah jangan sampai berubah menjadi rumah, kita butuh makan untuk anak cucu kita. Saya titip itu," katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Sebelum menyerahkan sertifikat, ia menyempatkan untuk menyapa masyarakat yang sudah lama menunggunya, bersalaman dan beberapa di antaranya mendapatkan kesempatan berfoto bersama.
Jokowi didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar.
ANTARA
